Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRP akan ajak MRP dorong pengakuan terhadap parpol lokal
  • Selasa, 23 Januari 2018 — 18:16
  • 621x views

DPRP akan ajak MRP dorong pengakuan terhadap parpol lokal

“Ketika itu kami jalan sendiri karena anggota MRP belum dilantik. Kini setelah dilantik, kami akan ajak mereka berkoordinasi dengan Kemendagri, membahas mana pasal atau ayat yang perlu direvisi dalam perdasus itu,” kata Natan kepada Jubi, Selasa (23/01/2018).
Logo parpol lokal Papua Bersatu – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota badan legislasi (baleg) DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan mengajak lembaga kultur itu mendorong pemerintah pusat, supaya mengakui keberadaan partai politik (parpol) lokal di Papua, sebelum Otsus Papua berakhir, 2021 mendatang.

Menurutnya, beberapa waktu lalu DPR Papua telah mengesahkan peraturan daerah khusus (perdasus) parpol lokal Papua, namun ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanpa alasan jelas. Padahal orang asli Papua telah mendirikan parpol lokal beberapa tahun lalu yakni Partai Papua Bersatu.

“Ketika itu kami jalan sendiri karena anggota MRP belum dilantik. Kini setelah dilantik, kami akan ajak mereka berkoordinasi dengan Kemendagri, membahas mana pasal atau ayat yang perlu direvisi dalam perdasus itu,” kata Natan kepada Jubi, Selasa (23/01/2018).

Katanya, jika diperlukan pihaknya akan mempresentasikan kepada kementerian, maksud dan tujuan pembentukan parpol lokal di Papua, karena hal itu diizinkan dalam UU Otsus Papua.

“Parpol lokal perlu segera dibentuk untuk mengakomodir hak orang asli Papua. Sebenarnya pemerintah pusat tidak ada alasan, tidak setuju karena ini amanat UU Otsus, kami tidak minta hal lain,” ujarnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, harus ada mekanisme yang jelas dalam undang-undang dan peraturan KPU terkait parpol lokal. Tanpa ada acuan hukum, KPU tidak dapat melangkah.

“Yang namanya partai harus ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kalau sudah ada, gampang. Regulasinya kan peraturan KPU, tetap sistem nasional cuma kan ini bentuk lokal,” kata Adam.

Menurutnya, di Aceh, parpol lokal memiliki tiga kekuatan hukum yakni undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah provinsi. Ketika didorong ke DPR RI, dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. (*)

loading...

Sebelumnya

Mahalnya mahar parpol, partai lokal dirasa bisa menjadi alternatif

Selanjutnya

Wabah gizi buruk dan campak, Otsus perlu evaluasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5653x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2816x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 2702x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe