Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Relokasi dinilai bukan solusi masalah kesehatan di Asmat
  • Rabu, 24 Januari 2018 — 19:29
  • 1423x views

Relokasi dinilai bukan solusi masalah kesehatan di Asmat

"Itu bukan solusi mengatasi masalah kesehatan, karena ini berkaitan dangan pola hidup masyarakat. Masyarakat Papua tidak sama dengan daerah lain, karena mereka memiliki pola hidup berbeda-beda," kata Emus kepada Jubi, Rabu (24/01/2018).
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Gubernur Papua dan Bupati Asmat di Istana Presiden, Selasa (23/01/2018) - youtube.com
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Emus Gwijangge, mengatakan niat Presiden Jokowi merelokasi masyarakat Kabupaten Asmat dari kampung ke kota, bukan solusi mengatasi kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di kabupaten itu.

Ia mendukung sikap Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Bupati Asmat, Eliasa Kambu yang menolak permintaan Presiden Jokowi itu

"Itu bukan solusi mengatasi masalah kesehatan, karena ini berkaitan dangan pola hidup masyarakat. Masyarakat Papua tidak sama dengan daerah lain, karena mereka memiliki pola hidup berbeda-beda," kata Emus kepada Jubi, Rabu (24/01/2018).

Ia mencontohkan, masyarakat Papua yang mendiami wilayah pegunungan dan lembah, pola hidup mereka berbeda dengan yang ada di pesisir pantai dan daerah rawa.

"Meski masyarakat yang akan direlokasi mau, masyarakat adat di daerah yang menjadi tujuan relokasi belum tentu menerimanya, karena ini berkaitan dengan hak ulayat," ujarnya.

Katanya, yang perlu dilakukan, meningkatkan pelayanan kesehatan, hingga ke pelosok kampung. Tenaga medis harus benar-benar dipastikan melakukan pelayanan hingga ke pedalaman.

"Saya juga tidak sependapat dengan pemerintah pusat yang selalu menyalahkan pemerintah provinsi dan kabupaten ketika ada masalah, misalnya seperti di Asmat," katanya.

"Mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan di Papua tidak mudah. Sulitnya akses menjadi salah satu kendala. Anggaran sebagian besar habis untuk transportasi pelayanan," katanya.

Dikatakan, dana Otsus juga telah dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat, namun di lapangan, praktiknya tidak sesuai yang diharapkan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terkadang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepala daerah.

"Terkadang OPD kesannya hanya kejar target tanpa memperhatikan kebutuhan utama masyarakat," ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, relokasi yang paling mungkin adalah memperbaiki tempat masyarakat, di dalam satu distrik, dengan membangun perumahan dan jalan.

"Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Enembe.

Bupati Asmat, Elisa Kambu mengatakan, merelokasi warganya ke tempat yang baru tidak dimungkinkan, karena memindahkan orang tidak segampang itu.

"Ini terkait budaya adat istiadat, hak ulayat, dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya. Nanti rakyat akan kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," ucap Elisa. (*)

loading...

Sebelumnya

KPU dan DPRP cari format tepat tahapan pilgub Papua

Selanjutnya

Ketua KPU Papua: Perlu kepastian penafsiran hukum parpol lokal Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe