Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua KPU Papua: Perlu kepastian penafsiran hukum parpol lokal Papua
  • Rabu, 24 Januari 2018 — 19:36
  • 1136x views

Ketua KPU Papua: Perlu kepastian penafsiran hukum parpol lokal Papua

"Perlu meminta petunjuk lebih lanjut, mengenai apa yang ada dalam pasal UU Otsus itu. Mendirikan parpol lokal, itu seperti apa. Ini kan penjelasannya luas, sehingga perlu petunjuk hukum lebih lanjut, karena bisa saja parpol nasional tapi berkedudukan di Papua," kata Adam kepada Jubi, Rabu (24/01/2018).
Ilustrasi logo parpol lokal Papua, Partai Papua Bersatu - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, perlu ada kepastian penafsiran hukum terkait pasal 28 dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua mengenai partai politik (parpol) lokal.

Ia mengatakan, hingga kini parpol lokal memang belum memiliki payung hukum, meski dalam pasal 28 UU Otsus menyatakan masyarakat Papua dapat mendirikan parpol. Tapi setelah dibuat parpol lokal, harus ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas). Setelah ormas berdiri, tindaklanjutnya dalam bentuk parpol.

"Perlu meminta petunjuk lebih lanjut, mengenai apa yang ada dalam pasal UU Otsus itu. Mendirikan parpol lokal, itu seperti apa. Ini kan penjelasannya luas, sehingga perlu petunjuk hukum lebih lanjut, karena bisa saja parpol nasional tapi berkedudukan di Papua," kata Adam kepada Jubi, Rabu (24/01/2018).

Menurutnya, KPU Papua sering mendiskusikan masalah parpol lokal ini di tingkat nasional. Pihaknya bahkan pernah melakukan kunjungan ke Aceh, untuk melihat bagaimana parpol lokal di provinsi itu.

"Kami pada prinsipnya menerima itu. Tinggal tunggu perdasus saja karena itu bagian dari Otsus. Tapi tolong hargai kami sebagai penyelenggara, karena kami punya aturan main. Kalau itu sudah ada, tidak mungkin kami tolak," ujarnya.

KPU Papua lanjut Adam, bahkan akan memperjuangkan supaya parpol memiliki Peraturan KPU (PKPU) khusus, kalau sudah mendapat pengakuan secara hukum.

"Ya, PKPU khusus, bagaimana cara memverifikasinya, dukungan kepengurusan di provinsi berapa, kabupaten dan keterwakilan perempuan berapa?" katanya.

Anggota badan legislasi (baleg) DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), mengajak lembaga kultur itu mendorong kepada pemerintah pusat, supaya mengakui keberadaan partai politik (parpol) lokal di Papua, sebelum Otsus Papua berakhir, 2021 mendatang.

"Kami akan ajak mereka berkoordinasi dengan Kemendagri, membahas mana pasal atau ayat yang perlu direvisi dalam perdasus itu,” kata Natan.

Katanya, jika diperlukan pihaknya akan mempresentasikan kepada kementerian, maksud dan tujuan pembentukan parpol lokal di Papua, karena itu diizinkan dalam UU Otsus Papua.

“Parpol lokal perlu segera dibentuk untuk mengakomodir hak orang asli Papua. Sebenarnya pemerintah pusat tidak ada alasan, tidak setuju karena ini amanat UU Otsus, kami tidak minta hal lain,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Relokasi dinilai bukan solusi masalah kesehatan di Asmat

Selanjutnya

Korupsi menara salib Wio Silimo diduga melibatkan pejabat daerah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 2740x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2555x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2382x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe