Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Aktivis pro demokrasi Papua dukung Perdasus Pilgub
  • Kamis, 25 Januari 2018 — 17:49
  • 1091x views

Aktivis pro demokrasi Papua dukung Perdasus Pilgub

Perdasus itu dinilai memenuhi kebutuhan rakyat Papua dalam menentukan pemimpinnya.
Pertemuan Pansus Pilgub DPR Papua dengan KPU Papua belum lama ini - Jubi. Dok
Abeth You
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi - Aktivis pro demokrasi Papua mendukung Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nomor  6 tahun 2011 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Perdasus itu  dinilai memenuhi kebutuhan rakyat Papua dalam menentukan pemimpinnya.

“Perdasus sudah mengatur kewenangan tiga lembaga yakni  KPU,  DPRP dan MRP sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan, apalagi penyalahgunaan kewenangan  dalam melaksanakan tahapan Pemilu,”  ujar  aktivis Pro Demokrasi Papua, Yan Matuan, kepada Jubi, Kamis, (25/1/2018).

Ia menyebutkan Perdasus ini penjabaran undang-undang Otonomi Khusus Papua nomor  21 tahun 2001. Menurut dia pasal 25 ayat 5 dan 6 disebutkan juga dalam hal tahapan verifikasi dan  klarifikasi administrasi  bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pengecekan ulang oleh Pansus DPRP untuk menentukan keaslian calon sebagai orang asli Papua.

“Jadi KPU dalam hal melakukan tahapan pemilu  Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hanya berpatokan pada Peraturan KPU (PKPU) 10 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu. Bagaimana pun juga status Papua secara konstitusional adalah kewenangan kekhususan. Itu sah,” kata Matuan menjelaskan.

Ketua Pansus Pilgub DPR Papua, Thomas Sondegau, mengatakan hal yang sama, ia menyatakan DPR Papua mempertahankan UU Otsus  karena Papua memiliki kekhususan. “Turunannya Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan KPU berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017," kata Thomas. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Korupsi menara salib Wio Silimo, Bupati John Wempi menunjuk langsung kontraktor

Selanjutnya

BKD Papua diminta menunda lelang jabatan Kadis ESDM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe