Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jawa
  3. Jokowi: Gubernur -DPRD jangan lagi bikin Perda baru
  • Kamis, 25 Januari 2018 — 19:11
  • 810x views

Jokowi: Gubernur -DPRD jangan lagi bikin Perda baru

Saya titip ini untuk seluruh gubernur, dan terutama karena ada ketua DPRD, jangan membuat Perda-Perda lagi lah yang menyebabkan nambah ruwet,
Ilustrasi. Pixabay.com/Jubi
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi - Presiden Joko widodo meminta para gubernur dan DPRD tidak membuat Peraturan Daerah (Perda) baru. Menambah ruwet.

"Saya titip ini untuk seluruh gubernur, dan terutama karena ada ketua DPRD, jangan membuat Perda-Perda lagi lah yang menyebabkan nambah ruwet," kata Presiden saat memberi pengarahan dalam Rapat kerja Pemerintah "Percepatan Berusaha di Daerah" di Istana Negara Jakarta, Selasa ( 23/01/2018).

Presiden bahkan menyinggung jika Perda tersebut berorientasinya proyek akan lebih menambah ruwet lagi.

"Saya juga sudah perintahkan juga ke menteri-menteri ngak usahlah ngajuin banyak UU juga. UU Yang lama kita akan cek satu persatu, kita revisi, kita perbaiki yang kurang-kurang. Perda juga sama tolong dilihat, terutama Perda yang berkaitan percepatan berusaha. Kalau memang itu ngak mempercepat atau justru memperlambat, kalau bisa dihilangkan atau direvisi," kata Presiden, menegaskan.

Jokowi mengatakan yang paling penting Perda itu kualitasnya, bukan banyak-banyakkan yang justru mempersulit investasi masuk.

Presiden mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi ada dua, yakni investasi dan ekspor. Namun, kata Presiden, masih banyak masalah yang di di dalam negeri, yakni investasi yang masih terhambat pada urusan-urusan perizinan.

Jokowi mengungkapkan untuk perizinan investasi di pembangkit listrik saat ini pemerintah pusat sudah bisa menyelesaikan selama 19 hari, namun daerah 775 hari.

"Sekarang kita blak-blakan semua. Kita buka semuanya. Artinya ada problem di daerah," ungkap Presiden.

Jokowi juga menyebut investasi di bidang pertanian proses investasi di pusat juga 19 hari, namun di daerah masih 726 hari.

"Tolong di dinas-dinas yang terkait, ini betul-betul dicek detail. Sekarang ini persyaratan bisa jadi perizinan. Dulu hanya syarat sekarang syarat naik jadi izin. Kalau ini diteruskan jangan harap sekali lagi pertumbuhan ekonomi kita akan naik," ucapnya.

Namun, Presiden masih optimistis karena masih banyak investor-investor yang mau investasi ke Indonesia.

"Tinggal kita gerak cepat mau merampungkan, memperbaiki menyelesaikan masalah yang tadi saya sampaikan bisa atau tidak," katanya. (*)

 

 

 

loading...

#

Sebelumnya

DPRD Jayawijaya diminta membentuk Pansus Pilkada

Selanjutnya

Rumah adat Samosir berpotensi jadi homestay

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4173x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2706x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2586x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe