Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jawa
  3. Ratusan honorer demo minta kejelasan status
  • Senin, 31 Oktober 2016 — 14:39
  • 566x views

Ratusan honorer demo minta kejelasan status

Ratusan guru, operator, dan pegawai honorer pada sejumlah kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi demontrasi di depan halaman Gedung Sate Bandung, Senin (31/10/2016).
Ilustrasi. Pegawai honorer menuntut kejelasan status kerja. –tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Bandung, Jubi - Ratusan guru, operator, dan pegawai honorer pada sejumlah kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi demontrasi di depan halaman Gedung Sate Bandung, Senin (31/10/2016). Mereka menuntut kejelasan status dan ada standarisasi upah minimum bagi mereka.

“Kami meminta Pemprov dan DPRD Jabar segera mengalokasikan anggaran pada APBD Murni 2017, standar UMK/UMP bagi honorer, seperti guru, operator, tenaga honorer di masing-masing instansi," kata Koordinator Aksi Cecep Kurniadi.

Ia mengatakan bahwa selama ini penghasilan bulanan pegawai honorer di provinsi itu sangat tidak jelas dan jauh dari kata cukup serta di bawah UMK (upah minum kota/kabupaten) serta UMP (upah minimum provinsi).

"Padahal, selama ini kami mendedikasikan tenaga dan pikiran kami untuk negara meskipun tanpa ada gaji atau honor yang jelas, tetapi semua tetap kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Menurut dia, pegawai honorer, seperti guru honorer, sudah sangat pantas mendapatkan penghasilan yang laik karena peran mereka yang telah mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut kepada Pemprov dan DPRD Jabar agar penghasilan bulanan pegawai honorer sama dengan upah minimum kabupaten/kota atau provinsi.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengajukan penambahan kuota untuk program tunjangan insentif kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penambahan tunjangan insentif bagi honorer guru yang berada di daerah terpencil.

"Lalu, kami juga menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memerikan jaminan kesehatan bagi pegawai honorer," katanya.

Pihaknya juga meminta Pemprov Jabar untuk memberikan SK penetapan dari kepala daerah dan kepala dinas di kabupaten/kota untuk legalitas operator sekolah bagi pegawai honorer negeri yang belum memiliki NUPTK.

"Kami sangat berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi kami, serta memenuhi tuntutan kami karena keberadaan kami dalam roda pemerintahan itu juga merupakan bagian penting," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

BPL GIDI Yahukimo, Pemda siap sekolahkan penginjil

Selanjutnya

Bupati Paniai : Kasus Paniai Berdarah itu bukan urusan saya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6087x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5702x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3763x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe