Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pansus Pilgub dan KPU Papua bakal temui KPU RI
  • Jumat, 26 Januari 2018 — 10:31
  • 602x views

Pansus Pilgub dan KPU Papua bakal temui KPU RI

Konsultasi dilakukan usai kesepakatan antara Pansus DPR Papua KPU, Bawaslu, Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua.
Pansus Pilgub DPR Papua ketika bertemu Ketua DPR Papua – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Panitia khusus pemilihan gubernur (Pansus Pilgub) DPR Papua, bersama KPU Papua, menemui KPU RI terkait kewenangan dalam tahapan Pilgub Papua. Konsultasi dilakukan usai kesepakatan antara Pansus DPR Papua KPU, Bawaslu, Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Ya, setelah kami pertemuan, solusi yang kami ambil itu  karena KPU berpegang pada Peraturan KPU, Bawaslu berada pada posisi pengwasan, kepolisian menyatakan yang penting tahapan berjalan aman, dan MRP masih menunggu waktu untuk melaksanakan kewenangannya,” kata Ketua Pansus Pilgub DPR Papua, Thomas Sondegau, Kamis (25/01/2018).

Thomas mengaku segera membentuk tim keterwakilan setiap pihak yang akan ke Jakarta dalam  beberapa hari ke depan. Kehadiran tim itu meminta pentunjuk KPU RI agar  ada kejelasan tahapan pelaksanaan pilgub Papua.

“Nanti baru akan dilihat apa kewenangan DPR Papua, apa kewenangan KPU, dan MRP. Karena PKPU nomor 10 tahun 2017 yang menjadi acuan KPU  tidak mengakomodir kewenangan DPR Papua,” kata Thomas menambahkan.

Thomas yakin tak akan menjadi hambatan dan menyebabkan Pilgub Papua mundur dari jadwal meski saat ini terjadi tarik ulur kewenangan pelaksanaan tahapan Pilgub Papua antara KPU dan DPR Papua.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan  lembaganya bersama Pansus Pilgub DPR Papua, dan berbagai pihak berupaya mencari format pelaksanaan tahapan pilgub Papua.

“Untuk menjawab perbedaan pendapat antara KPU Papua dan pansus pilgub DPR Papua,” kata Adam.

Ia mengaku  telah berdiskusi dengan DPR Papua mengenai Undang-undang Otonomi Khusus Perdasus, putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Intinya hanya satu, kalau ada petunjuk hukum baru, maka semua proses akan jalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Akademisi sebut isu HAM tak laku dalam Pilgub Papua

Selanjutnya

Pendataan OAP, Pemprov diminta tegas terhadap daerah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4765x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2781x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2682x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe