Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pendataan OAP, Pemprov diminta tegas terhadap daerah
  • Jumat, 26 Januari 2018 — 10:57
  • 907x views

Pendataan OAP, Pemprov diminta tegas terhadap daerah

Tercatat masih ada beberapa kabupaten yang belum melakukan pendataan OAP.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long (kiri) ketika bertemu perwakilan masyarakat belum lama ini – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi –Pemerintah Provinisi Papua diminta tegas kepada pemerintah daerah melakukan pendataan orang asli Papua (OAP). Tercatat masih ada beberapa kabupaten yang belum melakukan pendataan OAP.

“Padahal sejak tahun lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe memerintahkan para kepala daerah melakukan pendatan,” kata Wakil Ketua Komisi I, DPR Papua , Tan Wie Long, (25/01/2018).

Ia menyarankan agar sikap tegas Provinsi dilakukan dengan menginstruksikan kepada bupati, agar mereka menginstruksikan dinas terkait distrik hingga kepala kampung dan lurah maupun RT/RW.

Menurut dia, upaya membatasi orang masuk Papua sebenarnya tidak sulit yakni dengan cara merintahan tingkat bawah yakni kepala kampung hingga RT/RW difungsikan maksimal.

“Berikan honor yang layak setiap bulannya, sehingga mereka maksimal melaksanakan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tan Wie Long, menambahkan.

Keberadaan  RT/RW  itu yang akan memantau setiap ada penduduk baru di wilayah mereka. Termausk mendata siapa, tujuan, dan berapa lama akan tinggal di suatu tempat.

Data OAP dinilai penting untuk membuktikan opini yang selama ini berkembang di masyarakat jika keberadaan orang asli Papua lebih sedikit dibandingkan non-Papua.

“Harus data dari distem informasi kependudukan kabupaten dan kota berapa jumlahnya. Berapa wanita, laki-laki, dewasa, anak, dan bayi. Ini harus jelas supaya jangan ada multi tafsir plus dan minus,” katanya.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, gubernur Papua telah mengingatkan bupati dan wali kota mempersiapkan data OAP.

“Rapat kerja tahun ini sudah harus masuk, karena sudah empat tahun belakang ini gubernur bicara mengenai data OAP ini,” kata Ribka Haluk. (*)

loading...

Sebelumnya

Pansus Pilgub dan KPU Papua bakal temui KPU RI

Selanjutnya

Pemuda Paniai bakal gelar sekolah hukum

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32926x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8971x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6478x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5925x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5634x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe