Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Bupati diminta alokasikan tenaga medis kontrak
  • Jumat, 26 Januari 2018 — 19:53
  • 1314x views

Bupati diminta alokasikan tenaga medis kontrak

Saran itu sebagai solusi menyikapi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat dan aneka wabah penyakit lain yang sebelumnya terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Papua.
Pelayanan kesehatan di Asmat - Jubi/IST.
Roy Ratumakin
Editor : Edi Faisol
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menyarankan agar para Bupati mengeluarkan kebiijakan penempatan paramedis, baik dokter perawat dan bidan kontrak. Saran itu sebagai solusi menyikapi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat dan aneka wabah penyakit lain yang sebelumnya terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Papua.

“Mengalokasikan anggaran bidang kesehatan yang cukup untuk mengontrak tenaga dokter, perawat dan bidan yang hendak ditempatkan di pedalaman,” kata Kepala Bidang Respon dan Emergensi UP2KP, Darwin Rumbiak saat pertemuan dengan Menteri Kesehatan .

Darwin menyebutkan minimnya tenaga kesehatan, terutama dokter, perawat dan bidan  menjadi salah satu pemicu meluasnya campak dan gizi buruk hingga terjadi KLB.

Ia meminta bupati di Papua, terutama yang memiliki wilayah dengan akses transportasi sulit mengambil kebijakan anggaran bidang kesehatan yang tepat untuk merekrut para dokter dan para medis  yang  ditempatlkan di semua daerah yang sulit dijangkau.

Dalam pertemuan bertajuk Koordinasi Percepatan Pembangunan Kesehatan penanganan permasalahan kesehatan di Provinsi Papua Tahun 2018 itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai, dan perwakilan Dinkes dari 10 kabupaten yang dianggap rawan terjadinya KLB.

Sejumlah Kabupaten rawan itu meliputi Asmat, Nduga, Mimika,  Keerom,  Paniai,  Merauke,  Bovendigul, Biak dan Tolikara. Selain Darwin, hadir juga Sekretaris Umum Alexander Krisifu, SH dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Hidayat Wairoy, SKM mewakili UP2KP.

Pada kesempatan itu, Darwin juga meminta kepada Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI membantu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten mendistribusi SDM kesehatan ke Papua yang masih sangat Minim. “Khususnya tenaga dokter,” kata Darwin menegaskan.

Menurut Darwin, pada 1 hingga 8 Mei 2017 lalu  UP2KP sudah memonitori dan mendata SDM kesehatan di 18 kabupaten, Provinsi Papua yang memiliki kondisi geogrrafis yang berat serta sulit dijangkau. Hasil itu menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan.

“Jumlah SDM Kesehatan masih sangat kurang, terutama tenaga dokter. Kami bertanya, mengapa petugas kesehatan terutama dokter ini tidak mau ditempatkan di daerah pedalaman? Ya karena gaji kontrak mereka sangat kecil,” kata Darwin menjelaskan.

Sebagai lembaga pengawal bidang kesehatan di Provinsi Papua, UP2KP sering mensosialisasikan kepada pemda kabupaten tentang Peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2014 tentang penggunaan dana Otsus minimal 15 persen  untuk Pelayanan Dasar.

“Sayangnya kenyataan yang ditemukan UP2KP di 18 kabupaten dan kota rata-rata hanya 8 persen saja,” katanya.

Faktor-faktor itu,  menurut Darwin, ikut mempengaruhi layanan Puskesmas dalam memaksimalkan pelayanan tingkat dasar seperti imunisasi dan lain-lain.

Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek menegaskan tidak ada batas waktu untuk penanganan Kejadian luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk yang terjadi di Kabupaten  Asmat, Provinsi Papua. “Tim penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk akan terus menyisir seluruh kampung,” kata Nila. (*)

loading...

Sebelumnya

PSW YPPK larang kepala sekolah terima guru kontrak

Selanjutnya

Sabotase pipa, air galon dan tunggakan 1 miliar di RSUD Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe