Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Bupati Paniai : Kasus Paniai Berdarah itu bukan urusan saya
  • Senin, 31 Oktober 2016 — 16:13
  • 1326x views

Bupati Paniai : Kasus Paniai Berdarah itu bukan urusan saya

“Kasus Paniai berdarah itu bukan urusan saya, itu urusan provinsi Papua dan pemerintah pusat,” ungkap ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini.
Bupati Paniai, Hengky Kayame bersama beberapa DPRD Paniai – Jubi/Abeth You
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Belum adanya tanda-tanda penyelesaian kasus Paniai Berdarah yang terjadi 7-8 Desember 2014 lalu berpeluang menjadi memori terburuk bagi orang Papua, terutama warga Paniai yang menjadi korban kekerasan.

Bupati Paniai, Hengky Kayame mengungkapkan kekecewaannya dengan memberikan sindiran jika kasus yang juga menyebabakan belasan warga luka-luka berat dan ringat itu pernah dipolitisir oleh oknum tertentu.

“Kasus Paniai Berdarah itu dari dulu kami mau supaya harus terungkap. Kami sudah lakukan beberapa upaya, slaah satunya adalah bertemu langsung dengan pak Presiden Jokowi untuk menyampaikan kerinduan rakyatku di Paniai. Tapi waktu itu ada orang yang mempolitisir,” tegas Bupati Hengky Kayame kepada Jubi akhir pekan kemarin di Mapolda Papua.

Ditanya, siapakah oknum yang mempolitisir itu, Kayame tak mau menyebutkan nama. Namun ia tegaskan agar semua pihak jangan hendak menjadi pintar sesaat.

“Kasus Paniai berdarah itu bukan urusan saya, itu urusan provinsi Papua dan pemerintah pusat,” ungkap ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini.

Terpisah, akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Marinus Yaung meminta kepada pemerintah Indonesia melaui Menkopolhukam RI agar tuntaskan kasus tersebut melalui pengadilan.

Dikatakan dosen Hubungan Internasional ini, bahwa kasus Paniai berdarah, Wamena berdarah dan Wasior berdarah didorong menjadi pelanggaran HAM berat dan prioritas, karenatiga isu itulah agenda utama setingkat MSG dan PIF juga masuk di Dewan HAM PBB.

“Oleh karena itu, kami mendesak kepada Pemerintah Indonesia segera menuntaskan kasus-kasus ini melalui jalur pengadilan,” kata Yaung.  (*)

loading...

Sebelumnya

Kata Ketua KPU RI, pilkada harus aman dan damai

Selanjutnya

Tanpa penguatan masyarakat, kawasan konservasi untuk siapa?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5435x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2856x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2745x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe