close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Rakerda Papua akan libatkan KPK
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 16:11
  • 826x views

Rakerda Papua akan libatkan KPK

Rapat tingkat provinsi itu juga mengundang Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen dan Gubernur Papua Lukas Enembe - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota se Papua akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat tingkat provinsi itu juga mengundang Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman.

“Kehadiran KPK, dan kementerian sebagai nara sumber. Sedangkan Rakerda 31 Januari 2018 nanti setiap bupati dan walikota memberikan laporan terkait penggunaan dana Otonomi Khusus,” kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Secara khusus bupati dan wali kota akan menjelaskan pertangungjawaban 80 persen dana otonomi khusus yang dibagikan ke  29 kabupaten dan kota.

“Selain pelaporan penggunaan anggaran, para bupati dan walikota juga akan diminta menyampaikan jumlah Orang Asli Papua (OAP) di masing-masing daerah,” kata Hery menambahkan.

Herry menyebutkan data OAP harus lengkap mulai nama, alamat bahkan pekerjaan. Dengan demikian, Gubernur bisa melihat jumlah OAP kemudian menjadi referensi pengambilan kebijakan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicholaus Wenda menyatakan dalam Raker juga  meluncurkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diharapkan  dapat meningkatkan pelayanan publik.

“TPP merupakan perubahan dari Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB). Perubahan ini merupakan bagian dari program e-Government yang didorong KPK dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan," kata Wenda. (*)

loading...

Sebelumnya

PMI diminta banyak merangkul relawan

Selanjutnya

Satgas perizinan bakal dipimpin Sekda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4944x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4318x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 3997x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2522x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2469x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe