Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Satgas perizinan bakal dipimpin Sekda
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 16:39
  • 569x views

Satgas perizinan bakal dipimpin Sekda

Kebijakan itu dilakukan karena pengurusan izin harus dipegang penuh oleh pemerintah dan tetap mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi.
Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Papua, Yunus Wonda - Humas Gubernur
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perizinan Usaha provinsi, kabupaten maupun kota akan pimpin dan diketuai oleh sekretaris daerah. Kebijakan itu dilakukan karena pengurusan izin harus dipegang penuh oleh pemerintah dan tetap mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi.

"Jadi soal perizinan ini tidak akan keluar dari pemerintahan, sehingga orang-orang yang akan duduk didalamnya dari jajaran pemerintahan yang diketuai oleh Sekda," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Enembe menekankan selama ini Papua selalu membuka peluang bagi investor berinvestasi, apa lagi sejak tahun 2015 lalu Papua telah ditetapkan sebagai tahun investasi. Ia tak memungkiri persoalan yang ada saat ini prosedur perizinan menjadi rumit bagi investor.

"Untuk di Papua, baru PT. Freeport Indonesia yang berani berinvestasi yang lain belum ada," ujar Enembe menambahkan.

Selain itu, ia menyebutkan pengurusan perizinan yang lama masih terhambat soal hak ulayat, hal itu tak hanya di Papua, namun juga hampir di semua daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. "Untuk itu, memang sudah waktunya membentuk satgas perizinan," kata Enembe menjelaskan.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan perizinan  tidak harus menunggu 3 hingga 4 bulan. “Kalau bisa satu atau dua hari selesai sehingga tidak menghambat semua proses investasi,” kata Yunus. (*)

loading...

Sebelumnya

Rakerda Papua akan libatkan KPK

Selanjutnya

Sekda tempatkan aparat keamanan di kantor DAP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe