Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator harap jangan ada politik dinasti di Papua
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 19:03
  • 600x views

Legislator harap jangan ada politik dinasti di Papua

"Larangan keluarga petahana mencalonkan diri pernah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r. Namun MK membatalkan pasal ini dalam perkara uji materi pada tahun yang sama," kata Sebastian Salang.
Ilustrasi - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, berbagai pihak terkait perlu berkomitmen mencegah munculnya politik dinasti di Papua.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, politik dinasti atau mendorong suami/istri, anak, atau saudara menggantikan kedudukan seseorang sebagai pejabat publik atau kepala daerah, cukup terjadi di provinsi lain, jangan di Papua.

"Memang belum ada aturan yang melarang politik dinasti, karena setiap warga negara punya hak yang sama, tapi secara etika ini tidak etis. Meski terkadang orang mengatakan politik itu abu-abu, tapi dalam berpolitik, ada etikanya," kata Tan kepada Jubi pekan lalu.

Ia menduga, politik transaksional atau sistem bayar mahar politik, salah satu penyebab munculnya politik dinasti.

"Politik dinasti ini hanya akan menimbulkan kesan buruk di publik. Tidak hanya akan memunculkan penilaian mempertahankan jabatan secara keluarga, tapi terkesan ada kesalahan pejabat era sebelumnya yang dilindungi," ujarnya.

Dikutip dari tempo.co, Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, mengatakan maraknya politik dinasti di Indonesia, akibat keputusan Mahkaham Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. MK berpendapat, hak politik setiap warga negara. harus dihormati.

"Larangan keluarga petahana mencalonkan diri pernah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r. Namun MK membatalkan pasal ini dalam perkara uji materi pada tahun yang sama," kata Sebastian Salang.

Menurutnya, politik dinasti di Indonesia banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana. Calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, terkadang mendompleng popularitas untuk memenangkan pilkada.

"Namun perhatian publik sangat kurang terhadap hal seperti ini," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemuda Paniai bakal gelar sekolah hukum

Selanjutnya

KPU Papua mulai verifikasi faktual parpol

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6651x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3303x views
Penkes |— Rabu, 21 Februari 2018 WP | 2710x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2364x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe