Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Jurnalis lokakaryakan percepatan kebijakan satu peta Papua
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 21:31
  • 862x views

Jurnalis lokakaryakan percepatan kebijakan satu peta Papua

Belum adanya pengakuan satu peta itu dinilai memberi celah praktek korupsi yang merugikan publik dan sistem negara.
Pembicaraan hangat di antara nara sumber dalam kebijakan satu peta oleh IJTI Papua, Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi- Jurnalis televisi melokakaryakan percepatan kebijakan satu peta Papua yang selama ini belum diakuinya sebagai acuan pemetaan lahan di Indonesia. Belum adanya pengakuan itu dinilai memberi celah praktek korupsi yang merugikan publik dan sistem negara.

“Di Papua khususnya tumpang tindih status dan perizinan lahan ini kerap melatari permasalahan kekerasan terhadap masyarakat adat dan petani kecil akibat perebutan lahan,” kata Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Papua, Meirto Tangkepa, saat lokakarya mengawal implementasi kebijakan satu peta di provinsi Papua, di Hotel Grand Abe, Sabtu (27/1/ 2018)

Meirto menyebutkan tumpang tindih status dan perizinan juga menimbulkan kekacauan lahan konsesi industri dengan kawasan konservasi atau hak ulayat masyarakat. “Yang akibatnya pembakaran penjarahan aset perusahaan karena sengketa lahan dengan rakyat. Secara lingkungan juga menimbulkan kekeringan dan kehilangan sumber air,” kata Meirto, menambahkan.

Lokakarya sengaja digelar untuk meningkatkan kapasitas jurnalis Papua dalam memahami urgensi isu tata kelola lahan, serta kualitas peliputan investigasi oleh media lokal. Selain menggelar lokakarya, IJTI juga memberikan kesempatan beasiswa bagi peserta uang Rp 5 juta bagi peserta yang tertarik membuat liputan tentang kebijakan satu peta.

“Buat peserta yang tertarik meliput tentang KSP bisa membuat TOR liputan, nanti kami dan mentor lokal akan embimbing,” katanya.

Tercatat pemateri dalam lokakarya tersebut Perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Papua, Verra Wanda, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Zadrak Wamebu, Redaktur Utama Tempo, Sunu Dyantoro sebagai moderator , dan staf khusus sekertariat KSP Kementeran koordinator ekonomi, Iksan Prabowo, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Bani Susilo. (*)

loading...

Sebelumnya

Beredar uang palsu, masyarakat diimbau tidak resah 

Selanjutnya

42 Jurnalis Papua – Maluku sinergi dengan Pertamina MOR VIII di Malang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4885x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2803x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2702x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe