Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kalau DPRP bersikeras, ini yang akan dilakukan KPU Papua
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 22:09
  • 1111x views

Kalau DPRP bersikeras, ini yang akan dilakukan KPU Papua

"Besok kami koordinasi dengan bawaslu. Kami ada undang. Kalau memang ditahan, kami langsung ke MRP," kata Adam, Minggu (28/01/2018) petang.
Ilustrasi Kantor KPU Papua - Jubi/ Arjuna 
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi, mengatakan jika panitia khusus pemilihan gubernur (Pansus Pilgub) yang dibentuk DPR Papua bersikeras akan melakukan tahapan, dan menahan berkas keaslian bakal pasangan calon, pihaknya akan menyerahkan langsung dokumen itu kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendapat pertimbangan. 

"Besok kami koordinasi dengan bawaslu. Kami ada undang. Kalau memang ditahan, kami langsung ke MRP," kata Adam, Minggu (28/01/2018) petang.

Menurutnya, Pansus Pilgub DPR Papua tidak bisa menahan berkas tersebut, karena tahapan ada pada KPU Papua.

"Tahapan punya KPU, kok ditahan-tahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) nomor 3, sangat jelas. Kami minta dibaca baik-baik," ujarnya. 

Ketua Pansus Pilgub DPR Papua, Thomas Sondegau, mengatakan dalam pelaksanaan tahapan pilgub, kedua pihak berpegang pada aturan masing-masing.

"KPU berpegang pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017, dan kami DPRP berpegang pada Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, dimana mengatur ada tahapan yang dilakukan di DPRP," kata Thomas pekan lalu. 

Menurutnya, PKPU Nomor 10 Tahun 2017, tidak mengatur kewenangan DPRP dalam tahapan pelaksanaan pilgub. Hal ini bertentangan dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, yang merupakan turunan Undang-Undang Otsus Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Diduga tak netral, SPDJ akan demo KPU Provinsi

Selanjutnya

Parpol lokal Papua kandas di Jakarta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe