Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Parpol lokal Papua kandas di Jakarta
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 22:20
  • 1616x views

Parpol lokal Papua kandas di Jakarta

“Kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam perdasus itu, mestinya disampaikan kepada kami. Duduk bersama kami membahas itu,” kata anggota badan legislasi (baleg) DPR Papua, Natan Pahabol kepada Jubi.
Ilustrasi logo parpol lokal, Partai Papua Bersatu – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berakhir tahun 2021, tetapi salah satu amanat Undang-Undang Otsus, yaitu pembentukan partai lokal, belum dilaksanakan.

Beberapa tahun lalu, masyarakat asli Papua membentuk parpol lokal. DPR Papua kemudian mengeluarkan peraturan daerah khusus (perdasus) parpol lokal. Namun, upaya itu kandas di tangan Pemerintah pusat di Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM membatalkan SK parpol lokal, Partai Papua Bersatu. Menteri Dalam Negeri juga menolak perdasus parpol lokal, tanpa alasan jelas.

“Kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam perdasus itu, mestinya disampaikan kepada kami. Duduk bersama kami membahas itu,” kata anggota badan legislasi (baleg) DPR Papua, Natan Pahabol kepada Jubi.

DPR Papua akan mengajak Majelis Rakyat Papua, sebagai lembaga kultur, berupaya bersama mendorong pengakuan perdasus dan keberadaan parpol lokal di Papua, sebelum era Otsus berakhir.

“Ketika itu kami jalan sendiri karena anggota MRP belum dilantik. Ke depan, kami akan ajak mereka berkoordinasi dengan Kemendagri, membahas mana pasal atau ayat dalam perdasus yang perlu direvisi,” ucap Natan.

Jika diperlukan, DPR Papua akan mempresentasikan kepada kementerian maksud dan tujuan pembentukan parpol lokal di Papua, karena itu diizinkan dalam UU Otsus Papua.

“Parpol lokal perlu segera dibentuk untuk mengakomodir hak orang asli Papua. Tak ada alasan pemerintah pusat, tidak setuju karena ini amanat UU Otsus, kami tidak minta hal lain,” ujarnya.

Di tengah carut-marutnya pencalonan kepala daerah di Papua, ketika mahar politik yang menguntungkan kandidat berduit tak dapat dihindari, keberadaan parpol lokal dianggap perlu.

Parpol lokal disebut dapat menjadi solusi memutus mata rantai politik transaksional, yang dilakukan oknum-oknum pengurus partai nasional di tingkat pengurus pusat.

“Jika hanya berharap pada parpol nasional, yang keputusannya ada pada pengurus partai di pusat, sulit memunculkan figur yang benar-benar didukung masyarakat, karena rekomendasi dukungan parpol akan bermuara pada mahar politik,” katanya.

“Itu pendidikan demokrasi kurang baik dan mematikan potensi di daerah. Ada kandidat yang benar-benar didukung masyarakat, tapi karena mahar, dia tidak lolos,” lanjutnya.

Keberadaan parpol lokal dan perdasusnya, tidak hanya ditolak Pemerintah pusat. Di Papua, hal ini masih menjadi perdebatan. Ada pihak yang menyetujui pembentukan parpol lokal. Namun, ada pula yang menilai tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Amanat bab VII pasal 28 ayat 1 dalam UU Otsus Papua yang menyebut, orang asli Papua berhak mendirikan partai politik, bukan parpol lokal, sehingga tidak cukup kuat dijadikan acuan hukum pendirian parpol lokal.

Perlu petunjuk hukum lebih lanjut atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mendapat kepastian hukum makna pasal 28 ayat 1 dalam UU Otsus Papua, supaya tidak multi tafsir.

Dari sisi penyelenggara, KPU Papua mendukung keberadaan parpol lokal, bahkan lembaga ini akan memperjuangkan Peraturan KPU (PKPU) khusus, jika parpol lokal di Papua sudah mendapat pengakuan secara hukum.

“Kami sering mendiskusikan masalah parpol lokal ini di tingkat nasional. Kami bahkan pernah melakukan kunjungan ke Aceh, untuk melihat bagaimana parpol lokal di provinsi itu,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi.

Adam sependapat perlunya meminta petunjuk hukum lebih lanjut mengenai pendirian partai politik dalam UU Otsus, karena tidak disebutkan secara spesifik.

“Ini ‘kan penjelasannya luas, sehingga perlu petunjuk hukum lebih lanjut, karena bisa saja parpol nasional tapi berkedudukan di Papua,” ujarnya.

Upaya parpol lokal, Partai Papua Bersatu mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta pemilu ke KPU Papua, Oktober 2017 lalu kandas. KPU tidak mau ambil risiko lantaran belum ada payung hukum yang jelas.

“Kami pada prinsipnya menerima itu. Tapi tolong hargai kami sebagai penyelenggara, karena kami punya aturan main. Kalau itu sudah ada, tidak mungkin kami tolak,” ujarnya.

Alasan KPU Papua tidak mengakomodir parpol lokal bukan hal yang salah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU mengacu pada mekanisme dalam undang-undang dan PKPU. Sebuah parpol ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keberadaan parpol lokal Papua berbeda dengan Aceh. Parpol lokal di provinsi dengan sebutan lain ‘Serambi Mekah’ itu diakui negara lantaran salah satu bagian dari perjanjian Helsinki, 2005 lalu, sehingga memiliki tiga kekuatan hukum, yakni diakomodir undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah provinsi.

Ketua DPP parpol lokal, Partai Papua Bersatu, Kris Fonataba mengatakan, pihaknya mendirikan parpol lokal beberapa tahun lalu, untuk mengimplementasikan amandemen UUD 1945 dan Bab VII pasal 28 ayat 1 UU Otsus Papua, yang menyebut orang asli Papua berhak mendirikan partai politik.

“Kami telah memiliki 29 DPD di 29 kabupaten dan kota di Papua. Keberadaan partai lokal ini merupakan implementasi UU Otsus,” kata Fonataba. (*)

loading...

Sebelumnya

Kalau DPRP bersikeras, ini yang akan dilakukan KPU Papua

Selanjutnya

FPKN: Pangdam dan Kapolda Papua harus usut tuntas kasus Nduga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5641x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2808x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 2698x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe