Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Kepala OPD harus mampu terjemahkan visi-misi Kepala Daerah Tolikara
  • Senin, 29 Januari 2018 — 06:15
  • 1997x views

Kepala OPD harus mampu terjemahkan visi-misi Kepala Daerah Tolikara

"Saya minta seluruh OPD dapat menganalisa secara komperhensif kondisi daerah untuk digunakan sebagai bahan kebijakkan penyusunan RPJMD, dan Renstra sesuai dengan program-program dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan," Dinus Wanimbo.
Bupati Usman Wanimbo dan Wakil Bupati Dinus Wanimbo bersama Sekda Tolikara (kanan) pada satu kesempatan di Karubaga. – Diskominfo untuk Jubi. INSERT:2. Tim asistensi Bappenas RI sedang memberikan penjelasan tentang penyusunan RPJMD dan Renstra kepada seluruh pimpinan OPD Tolikara. – Diskominfo untuk Jubi.
Yuliana Lantipo
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sumber: Diskominfo Tolikara

Jayapura, Jubi – Wakil Bupati Tolikara Dinus Wanimbo, SH, menegaskan agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Tolikara harus mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Dinus Wanimbo saat membuka kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 5 tahun dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Periode 2017-2022 di Hotel Grand Abe Jayapura, Senin (22/1/2018).

Dalam arahannya, Dinus mengatakan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahunan yang berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan  agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Wakil Bupati ini juga mengingatkan, penyusunan RPJMD harus memenuhi empat prinsip dengan mengacu pada UU 25/2004. Yaitu strategis, demokratis & partisipatif, politis, dan perencanaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Unsur pertama, strategis RPJMD erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana pengembangan daerah akan dibawa, kemudian apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada unsur kedua, ditekankan pada penyusunan RPJMD yang harus transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

Selanjutnya, unsur ketiga tentang politis. Dalam penyusunan RPJMD juga perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD.

Dan, unsur terakhir, penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

Dinus Wanimbo mengatakan, untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program OPD; Renstra dan Renja SKPD; Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD.

“Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah meliputi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial,” kata Dinus.

Kegiatan ini untuk kali pertama dilaksanakan secara mandiri oleh Bappeda Kabupaten Tolikara. Sesuai dengan amanat UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, pasal 264 RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan visi misi dan program-program kepala daerah. Juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian program prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional dan daerah provinsi yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD provinsi.

Dalam rangka mensinergikan visi “Mewujudkan Tolikara yang Maju, Unggul, dan Mandiri” yang tertuang dalam lima misi yakni meningkatkan infrastruktur daerah, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan perekonomian daerah, dan melestarikan lingkungan hidup daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Program strategis dan unggulan Kabupaten Tolikara juga tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. Kebijakan umum program Bupati dan Wakil Bupati adalah pembangunan Kabupaten Tolikara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan semua sektor.

“Karena itu saya minta seluruh OPD dapat menganalisa secara komperhensif kondisi daerah untuk digunakan sebagai bahan kebijakkan penyusunan RPJMD, dan Renstra sesuai dengan program-program dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Bappeda Tolikara Samuel Kogoya mengatakan awalnya, kegiatan tersebut direncanakan digelar selama 3 hari mulai Senin-Rabu (22-24/1/2018). Namun terpaksa harus diperpanjang tiga hari lagi dan ditutup pada Sabtu (27/1/2018).

Perpanjangan waktu disebabkan ada sejumlah OPD yang baru di bentuk tahun 2017 sesuai dengan PP No. 18/2016, harus menyusun Renstranya mulai dari awal. Sementara OPD lama hanya perlu melakukan perubahan sebagian sesuai dengan visi misi Bupati Usman G. Wanimbo dan Wakil Bupati Dinus Wanimbo.

Penyusunan RPJMD dilanjutkan dengan penyusunan Renstra OPD 2017-2022 dengan asistensi Bappenas Nasional. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemkab Yahukimo usul relokasi ADD 10 persen untuk pembangunan

Selanjutnya

Kipka ditunjuk sebagai ketua peresmian gereja Maranatha Dekai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe