Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pelaksanaan Rakerda Papua diundur
  • Senin, 29 Januari 2018 — 21:11
  • 910x views

Pelaksanaan Rakerda Papua diundur

Tidak ada alasan yang disampaikan terkait mundurnya pelaksanaan Rakerda tersebut, namun Pemprov Papua memastikan hanya tanggal pelaksanaanya saja yang undur.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty (2 dari kiri) berbincang dengan beberapa kepala SKPD - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pelaksanaan rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota se-Papua yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada 31 Januari 2018, diundur ke 7 hingga 8 Februari 2018. Tidak ada alasan yang disampaikan terkait mundurnya pelaksanaan Rakerda tersebut, namun Pemprov Papua memastikan hanya tanggal pelaksanaanya saja yang undur.

“Selain itu ada berbagai pertimbangan lain,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty, kepada wartawan, di Jayapura, Senin (29/1/2018).

Ia menyebutkan dalam Rekerda ada beberapa hal yang harus perlu diingatkan oleh para Bupati dan Walikota, di antaranya harus menyiapkan data menyangkut Orang Asli Papua (OAP). Selain itu ia menyebutkan  mundurnya pelaksanaan Rakerda, juga membatalkan peluncuran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang rencananya dilaksanakan bersamaan dengan rapat bupati dan walikota.

“Dengan mundurnya Rakerda tersebut maka rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk melaunching Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) juga ikut diundur,” kata Elia menejlaskan.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan Rakerda Bupati dan Walikota se Papua akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, Gubernur Papua, Forkompimda, dan PKK.

"Dalam Rakerda setiap kepala daerah akan memberikan laporan terkait penggunaan dana Otonomi Khusus 80 persen yang selama pemerintahan Gubernur diberikan kepada 29 kabupaten dan kota," kata Hery.  (*)

 

loading...

Sebelumnya

Dana desa tak terserap di Papua Rp 1 triliun lebih

Selanjutnya

Jenderal TNI Polri jadi Pjs Gubernur, MRP : Itu merasa lucu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe