Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Pemekaran Papua Tengah dinilai belum saatnya
  • Senin, 29 Januari 2018 — 21:20
  • 1483x views

Pemekaran Papua Tengah dinilai belum saatnya

Pemekaran tersebut hanya pemanis titipan dari Jakarta yang efeknya akan memusnahkan orang asli Papua, di dua wilayah adat Meepago dan Saireri.
Aktivis HAM Meepago, Yones Douw (kanan) berbincang dengan seorang warga di Nabire – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi –Pemekaran provinsi Papua tengah dinilai belum saatnya dilakukan, munculnya ide pemekaran itu dianggap menimbulkanmasalah baru.  “Bicara pemekaran Papua Tengah sama saja pembunuh manusia Papua,” ujar aktivis HAM wilayah Meepago, Yones Douw, kepada Jubi di Nabire, Senin, (29/1/2018).

Douw menyebutkan orang asli Paua sudah banyak yang mati banyak  karena berbagai persoalan. Di antaranya  kurang seriusnya perhatian Pemerintah Daerah (Pemda), hal itu dibuktikan di Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Mimika. “Termasuk Biak Numfor dan Yapen Waropen,” kata Douw menambahkan.

Dengan kondisi itu dinilai belum saatnya memekarkan diri menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Ia menilai pemekaran tersebut hanya pemanis titipan dari Jakarta yang efeknya akan memusnahkan orang asli Papua, di dua wilayah adat Meepago dan Saireri.

Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei, mengatakan masyarakat adat Meepago lebih memilih pembangunan dibanding ide pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Pembangunan dalam berbagai aspek sangat dibutuhkan oleh semua komponen masyarakat yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Pekei.

Pembangunan itu merupakan kewajiban pemerintah di seluruh wilayah termasuk Papua. Menurut dia, pemekaran daerah bukan kebutuhan masyarakat, Pekei berharap pemerintah daerah harus berpikir kebijakan yang berpihak pada masyarakat pribumi dari pada harus memekarkan diri.

“Karena masyarakat pribumi justru membutuhkan pembangunan, bukan pemekaran,” kata Pekei menjelaskan.

Pembangunan yang ia maksud itu juga berorientasi pada manusia, bukan hanya pembangunan berorientasi pada infrastruktur. Ia berharap pembangunan mampu menjamin kesehatan keselamatan manusia, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.  (*)

loading...

Sebelumnya

Dogiyai bakal bongkar kios ilegal di area publik

Selanjutnya

Sekolah hukum di Paniai hadir membangun kesadaran ketertindasan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat