Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pembangunan meningkat bila kepentingan sektoral ditinggalkan 
  • Selasa, 30 Januari 2018 — 17:05
  • 813x views

Pembangunan meningkat bila kepentingan sektoral ditinggalkan 

"Secara nasional kita sudah komitmen terhadapa adanya reformasi birokrasi. Presiden Jokowi di setiap kesempatan mengatakan kalau bisa cepat kenapa diperlambat?. Hal ini menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh kita semua, " ujar Bupati Mathius Awoitauw.
Bupati Jayapura saat berdiskusi dengan sejumlah pimpinan OPD - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi - Proses pembangunan yang diharapkan adalah adanya kerja sama dan juga sinergitas semua komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan program dan kegiatan, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan selama masih ada kepentingan atau ego sektoral yang dipertahankan pada masing-masing OPD, akan sangat sulit dalam melaksanakan program pembangunan daerah.  

"Secara nasional kita sudah komitmen terhadapa adanya reformasi birokrasi. Presiden Jokowi di setiap kesempatan mengatakan kalau bisa cepat kenapa diperlambat?. Hal ini menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh kita semua, " ujar Bupati Mathius Awoitauw usai pertemuan dengan Dirjend Pembiayaan Perumahan, di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Jayapura, Hanock Puraro, mengatakan proses pembangunan tentunya tidak terlepas dari perizinan.  Untuk mendapat legalitas sebagai perizinan dari dinas terkait terhadap apa yang dilakukan sesungguhnya akan menjadi lancar dan cepat ketika semua pihak bersinergi dengan baik. 

"Untuk mendapatkan sebuah surat izin membangun membutuhkan waktu paling lama tiga hari.  Tetapi ketika kurang bersinerginya masing-masing OPD dalam pelaksanaan teknis di lapangan, pengurusannya akan menjadi sangat lama. Oleh sebab itu, kita juga berharap ada kerja sama yang baik dari masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi yang akan dikerjakan, " ungkap Hanock Puraro. (*)

loading...

Sebelumnya

Homfolo, pilot project kampung sehat di kabupaten Jayapura 

Selanjutnya

Sebanyak 41 unit RSS akan dibangun untuk janda, duda, dan ondofolo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe