Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. KPK mengharap masyarakat Jayapura mengawasi dan mencegah korupsi
  • Selasa, 30 Januari 2018 — 17:59
  • 1527x views

KPK mengharap masyarakat Jayapura mengawasi dan mencegah korupsi

Pemerintah daerah juga diminta transparan dalam menggunakan anggaran belanja publik.
Suasana pertemuan pemerintah kota Jayapura bersama dengan KPK Perwakilan Papua di Ruangan Walikota Jayapura - Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  berharap  masyarakat turut mengawasi dan mencegah korupsi di daerah. Pemerintah daerah juga diminta transparan dalam menggunakan anggaran belanja publik.

"Wali kota juga terbuka, APBD tahun 2018 itu dipublis sehingga masyarakat bisa turut  mengawasi untuk peningkatan layanan dan keterbukaan informasi," kata KPK Perwakilan Papua, Maruli Tua, saat pertemuan dengan Pemkot Jayapura di ruang rapat wali kota, Selasa, (30/1/2018).

Menurut dia, peningkatan kapasitas pengawasan inspektorat  memang menjadi tantangan bagi Pemkot Jayapura, karena SDM-nya masih belum mencukupi. “Tapi ini kami mendorong terus agar aktif di Kota Jayapura menjadi terdepan karena masalah pengawasan ini menjadi yang cukup Riskan," katanya.

Ia berharap  pengawasan yang melibatkan masyarakat juga perlu di sektor sumber daya alam, karena menurut dia sektor sumber daya alam sering memunculkan peluang  korupsi. "Misalkan di sektor kehutanan seperti itu kita tahu misalkan sekitar Sarmi, Jayapura itu masih banyak praktik-praktik yang bisa disebut sebagai illegal logging,” kata Maruli menjelaskan.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Papua, Sabar Olif Iwagin, mengatakan terdapat dua dinas di Kota Jayapura yang mendapatkan kategori pelayanan terbaik.

"Saya berharap agar dinas lain juga dapat meningkatkan pelayanan publik. Agar kota Jayapura bisa menjadi model pelayanan pemerintahan yang baik di Papua,” kata Sabar. (*)

loading...

Sebelumnya

Sambangi Puskemsas, Wali Kota Tomi : hanya cek kehadiran petugas medis

Selanjutnya

Menanti peresmian pasar mama-mama Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe