Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata legislator, jenderal TNI-Polri Pjs Gubernur Papua, itu biasa
  • Selasa, 30 Januari 2018 — 22:46
  • 1613x views

Kata legislator, jenderal TNI-Polri Pjs Gubernur Papua, itu biasa

“Ya, sama saja, mereka itu tetap perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sipil dan militer tetap berada dalam sistem yang sama,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (30/01/2018).
Ilustrasi kantor Gubernur Papua – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Tjahjo Kumolo menempatkan jenderal atau perwira tinggi TNI-Polri menjadi pejabat sementara (Pjs) Gubernur Papua, merupakan hal biasa.

Ia mengatakan, tidak perlu kaget dan heran dengan rencana itu, karena selama ini siapa pun Pjs Gubernur Papua, apakah berasal dari sipil maupun unsur militer, kondisi Papua tetap sama.

“Ya, sama saja, mereka itu tetap perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sipil dan militer tetap berada dalam sistem yang sama,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (30/01/2018).

Menurutnya, selama ini ketika sipil yang berkuasa di Papua, tetap terjadi kekerasan terhadap warga. Dugaan kasus pelanggaran HAM juga terus meningkat.

“Tidak ada kepastian kepada rakyat Papua untuk hidup aman di negerinya sendiri. Jadi saya pikir tidak akan ada bedanya, sipil dan militer yang menjadi Pjs Gubernur Papua,” ucapnya.

Namun Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pihaknya menolak rencana Mendagri itu, sebab bukan menyelesaikan masalah, justru memicu masalah baru di Papua.

“Masih banyak orang di Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi syarat untuk dikirim menjadi penjabat Gubernur Papua,” kata Wonda.

Ia mempertanyakan ada kepentingan apa di balik rencana tersebut. Seharusnya, semua pihak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

“Jika dikatakan di Papua akan terjadi konflik pada pilgub mendatang, itu tidak benar. Semua masyarakat Papua sudah menyadari. Kalau hari ini, akan terjadi konflik dalam Pilgub Papua, saya pikir tidak,” ujarnya. 

Mendagri, Cahyo Tjahjo Kumolo membantah wacana ini bagian dari manuver partai tertentu dalam pilkada. Penempatan perwira Polri di Papua karena aspek kerawanan pilkada 2018, dan semua sudah sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran undang-undang. (*)

loading...

Sebelumnya

Lokasi pembangunan gereja GIDI diklaim milik investor

Selanjutnya

Verifikasi faktual, tiga parpol berstatus BMS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32882x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8927x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6437x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5760x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5591x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe