Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata legislator, jenderal TNI-Polri Pjs Gubernur Papua, itu biasa
  • Selasa, 30 Januari 2018 — 22:46
  • 1070x views

Kata legislator, jenderal TNI-Polri Pjs Gubernur Papua, itu biasa

“Ya, sama saja, mereka itu tetap perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sipil dan militer tetap berada dalam sistem yang sama,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (30/01/2018).
Ilustrasi kantor Gubernur Papua – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Tjahjo Kumolo menempatkan jenderal atau perwira tinggi TNI-Polri menjadi pejabat sementara (Pjs) Gubernur Papua, merupakan hal biasa.

Ia mengatakan, tidak perlu kaget dan heran dengan rencana itu, karena selama ini siapa pun Pjs Gubernur Papua, apakah berasal dari sipil maupun unsur militer, kondisi Papua tetap sama.

“Ya, sama saja, mereka itu tetap perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sipil dan militer tetap berada dalam sistem yang sama,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (30/01/2018).

Menurutnya, selama ini ketika sipil yang berkuasa di Papua, tetap terjadi kekerasan terhadap warga. Dugaan kasus pelanggaran HAM juga terus meningkat.

“Tidak ada kepastian kepada rakyat Papua untuk hidup aman di negerinya sendiri. Jadi saya pikir tidak akan ada bedanya, sipil dan militer yang menjadi Pjs Gubernur Papua,” ucapnya.

Namun Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pihaknya menolak rencana Mendagri itu, sebab bukan menyelesaikan masalah, justru memicu masalah baru di Papua.

“Masih banyak orang di Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi syarat untuk dikirim menjadi penjabat Gubernur Papua,” kata Wonda.

Ia mempertanyakan ada kepentingan apa di balik rencana tersebut. Seharusnya, semua pihak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

“Jika dikatakan di Papua akan terjadi konflik pada pilgub mendatang, itu tidak benar. Semua masyarakat Papua sudah menyadari. Kalau hari ini, akan terjadi konflik dalam Pilgub Papua, saya pikir tidak,” ujarnya. 

Mendagri, Cahyo Tjahjo Kumolo membantah wacana ini bagian dari manuver partai tertentu dalam pilkada. Penempatan perwira Polri di Papua karena aspek kerawanan pilkada 2018, dan semua sudah sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran undang-undang. (*)

loading...

Sebelumnya

Lokasi pembangunan gereja GIDI diklaim milik investor

Selanjutnya

Verifikasi faktual, tiga parpol berstatus BMS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4765x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2780x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2681x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe