Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Verifikasi faktual, tiga parpol berstatus BMS
  • Selasa, 30 Januari 2018 — 23:21
  • 809x views

Verifikasi faktual, tiga parpol berstatus BMS

"Tiga parpol tersebut di antaranya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)," katanya.
KPU saat melakukan verifikasi faktual di kantor DPW PAN Provinsi Papua - Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Memasuki hari terakhir pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik (parpol) di Provinsi Papua, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, menetapkan tiga parpol berstatus belum memenuhi syarat (BMS).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, kepada wartawan, Selasa (30/01/2018), di Jayapura.

"Tiga parpol tersebut di antaranya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)," katanya.

Dikatakan, pihaknya saat memverifikasi faktual 12 parpol tersebut, menitikberatkan pada pemeriksaan keabsahan keanggotaan, berupa kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA), alamat kantor, serta kader perempuan sebanyak 30 persen.

"Untuk Hanura, ada dua item yang dinyatakan BMS yaitu nomor KTA ketua DPD-nya berbeda dengan polis yang kami dapat. Sedangkan item berikutnya adalah kontrak ruko yang masa sewanya sudah habis. Sementara untuk kader perempuan sudah memenuhi kuota," katanya.

Sekretaris DPD Hanura, Kenius Kogoya mengatakan, untuk masalah nomor KTA dari ketua DPD akan diperbaiki secepatnya.

"Waktu kami untuk memperbaiki yang belum lengkap masih dua hari lagi. Jadi kami optimis sebelum 2 Februari 2018 mendatang, berkas kami sudah lengkap," ujarnya.

Sementara Parpol PDI-P, menurut Komisioner KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk, parpol tersebut juga memiliki dua item yang dinyatakan BMS, yakni nomor kantor dan nomor KTP ketua DPD-nya, tidak sesuai dengan polis yang diterima.

"Kalau untuk PAN, hanya nomor KTA dari ketua DPW, sekretaris, sampai bendaharanya, semua tidak sesuai dengan polis. Namun untuk alamat kantor serta pemenuhan kader perempuan sebesar 30 persen, sudah memenuhi syarat," ujarnya.

Di lain pihak, Ketua DPW PAN, Abock Busup mengatakan, untuk masalah perbedaan nomor KTA yang dikeluarkan DPP, hanya miskomunikasi.

"Ada miskomunikasi namun kami sudah komunikasikan dengan DPP. Besok kami sudah melengkapinya," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata legislator, jenderal TNI-Polri Pjs Gubernur Papua, itu biasa

Selanjutnya

Tahapan pilgub Papua kewenangan siapa?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6656x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3304x views
Penkes |— Rabu, 21 Februari 2018 WP | 2728x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2365x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe