Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tahapan pilgub Papua kewenangan siapa?
  • Selasa, 30 Januari 2018 — 23:42
  • 1498x views

Tahapan pilgub Papua kewenangan siapa?

“KPU punya undang-undangnya sendiri. Kami tetap berpegang pada undang-undang penyelenggara pemilu,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi.
Ketua KPU Papua, Adam Arisoi ketika memberikan keterangan kepada wartawan – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Papua, 27 Juni 2018, kini diwarnai tarik ulur kewenangan dua lembaga.

KPU Papua dan DPR Papua bersikeras menyatakan berhak melaksanakan tahapan pilgub Papua. KPU Papua berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017. DPR Papua mengacu pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2011, yang disebut turunan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Tahun 2001.

“KPU punya undang-undangnya sendiri. Kami tetap berpegang pada undang-undang penyelenggara pemilu,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi.

PKPU Nomor 10 Tahun 2017, yang merupakan pengganti PKPU Nomor 6 Tahun 2016, mengatur tentang daerah khusus yakni Aceh, DKI dan Papua dalam pilgub, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

“Mekanisme verifikasi tentang keaslian orang Papua setiap bakal pasangan calon, itu diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2017. Kami bekerja harus sesuai ketentuan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun PKPU,” kata komisioner KPU Papua, Tarwinto.

“Supaya tidak multitafsir, lihat PKPU Nomor 10 tahun 2017 yang mengatur daerah khusus itu,” lanjutnya.

Akibat polemik kewenangan pelaksanaan tahapan pilgub Papua, hingga kini berkas dua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yang diberikan KPU kepada DPR Papua belum diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk verifikasi keaslian bakal paslon.

KPU Papua berencana mengambil langkah, jika berkas yang telah diserahkan kepada DPR Papua terkesan ditahan. Tidak secepatnya diserahkan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan.

“Kalau memang ditahan, kami langsung ke MRP. Tahapan punya KPU kok ditahan-tahan. Putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) nomor 3 tahun 2012, sangat jelas. Kami minta dibacakan baik-baik,” ujar Adam.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilgub DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 menjadi acuan pihaknya, karena merupakan turunan dari UU Otsus Papua. DPR Papua hanya berupaya melaksanakan amanat Otsus, bukan menghalangi pelaksanaan tahapan pilgub.

“Dalam perdasus itu mengatur beberapa tahapan menjadi kewenangan DPR Papua. Tahapan itu di antaranya pendaftaran bakal pasangan calon, pemaparan visi-misi, dan mengumumkan bakal pasangan calon yang lolos sebagai calon,” kata Thomas.

Lantaran tak ada titik temu kedua pihak, DPR Papua bersama Bawaslu Papua, MRP, Pemprov Papua, dan Polda Papua ke Jakarta untuk meminta petunjuk kepada KPU RI.

“Hingga kini belum ada keputusan KPU RI. Mereka hanya menyatakan ini harus dibicarakan bersama semua pihak terkait. Tapi kami kecewa karena KPU Papua tidak ikut. Padahal ketika kami pertemuan sebelum berangkat, mereka bersedia ikut,” ucapnya.

Pelaksanaan tahapan pilgub menurut salah satu praktisi hukum di Papua, Arsi Divinubun, merupakan hierarki dari Undang-Undang Pemilu. Undang-undang yang lebih tinggi yang harus dipakai.

“Perdasus dengan undang-undang, mana lebih tinggi? Undang-Undang Pelaksanaan Pemilu itu, aturan pelaksanaannya PKPU,” kata Arsi.

Meski perdasus merupakan kepentingan Otsus, harus dipahami ada undang-undang yang lebih tinggi dari aturan itu.

“Undang-undang lebih tinggi, bukan perdasus. Perdasus itu mengatur teknis pemparan visi-misi kandidat sesuai ketentuan Otsus atau tidak,” katanya.

Meski perdasus menjadi acuan mengawal pemaparan visi-misi pasangan calon setelah dinyatakan lolos atau ditetapkan sebagai calon, tidak dapat menjadi pedoman melaksanakan prosedur atau hal teknis.

“Tidak menyangkut urusan prosedur dan lainnya. Jadi jangan sampai salah tafsir. Ini harus didudukkan dengan benar,” ujarnya.

Kisruh tahapan pelaksanaan pilgub Papua, bukan baru kali ini. Pada 2012 lalu, hal serupa terjadi dan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketika itu, KPU Papua mengajukan permohonan gugatan terhadap DPR Papua, yang melaksanakan beberapa tahapan, di antaranya, membuka pendaftaran, melakukan verifikasi dan menetapkan bakal pasangan calon.

Mahfud MD yang ketika itu menjabat Ketua Mejelis Hakim MK usai pembacaan putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dengan No. Perkara 3 SKLN – X /2012 mengatakan, wewenang pelaksanaan pilgub Papua ada pada KPU Papua, dan keberadaan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, hanya sekali saja, tidak boleh diberlakukan lagi. 

Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengacu pada putusan nomor 81/PUU-VIII/2010, 2 Maret 2011 yang menyatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPR Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21 Tahun 2001, tidak termasuk kekhususan yang melekat pada daerah yang bersangkutan.

Kekhususan hanya terkait keberadaan Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, adanya perdasus, perbedaan nomenklatur (distrik), calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli Papua.

MK menyatakan, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pilgub Papua dan keputusan DPRP Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pilgub Papua periode 2012-2017, termasuk menyelenggarakan proses pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari kekhususan Provinsi Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Verifikasi faktual, tiga parpol berstatus BMS

Selanjutnya

Pilkada Papua diharapkan tidak memisahkan hubungan kekerabatan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe