Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Jenderal TNI Polri jadi Pjs Gubernur, MRP : Itu merasa lucu
  • Rabu, 31 Januari 2018 — 20:18
  • 1410x views

Jenderal TNI Polri jadi Pjs Gubernur, MRP : Itu merasa lucu

Keinginan pemerintah pusat itu mencerminkan kemunduran pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ilustrasi Kantor MRP - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai keinginan Mendagri, Tjahjo Kumolo menempatkan seorang Jenderal TNI Polri sebagai penjabat Gubernur Papua terasa lucu. Keinginan pemerintah pusat itu mencerminkan kemunduran pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Memang selama ini pelaksanaan Pilkada di Papua terjadi sejumlah konflik, namun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik," kata Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (31/1/2018).

Usulan pusat menempatkan pejabat sementara Gubernur dari unsur TNI Polri juga dinilai bentuk ketakutan yang berlebihan. Padahal menjelang Pilkada baik bupati maupun gubernur, alat negara baik TNI maupun Polri banyak ditempatkan di Papua.

"Terasa lucu saja, kalo pemerintah pusat mau tempatkan penjabat dari TNI Polri. Meski begitu pada dasarnya MRP menerima apa yang diwacanakan karena itu wewenang pusat," kata Timotius, menjelaskan.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan jabatan pelaksana tugas Gubernur wajib diisi oleh jabatan karir dan mengkuti aturan kepegawaian.

“Pengusulan penjabat bupati menjadi kewenagan Gubernur dengan menunjuk pegawai dalam jabatan Eselon II,” kata Hery.

Begitu pula untuk jabatan Gubernur, menjadi kewenangan Mendagri menunjuk, namun kepastian itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Yang pasti kami siap melaksanakan dan menyambut keputusan Mendagri," kata Hery. (*)

loading...

Sebelumnya

Pelaksanaan Rakerda Papua diundur

Selanjutnya

Tim LAKIP sambangi kantor dinas pendidikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6267x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5849x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 4012x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe