Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Otsus menduga Pjs jenderal untuk kepentingan pilpres
  • Kamis, 01 Februari 2018 — 09:02
  • 704x views

Legislator Otsus menduga Pjs jenderal untuk kepentingan pilpres

"Ini by design untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Tapi justru itu yang menjadi ketakutan kami, sebab akan menimbulkan polemik di masyarakat Papua," kata Yohanis Romsumbre, Rabu (31/01/2018).
Anggota DPR Papua melalui 14 kursi pengangkatan atau legislator Otsus dari lima wilayah adat - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari kursi pengangkatan perwakilan lima wilayah adat atau legislator Otsus menduga, wacana menempatkan jenderal TNI-Polri sebagai penjabat sementara (Pjs) gubernur di sejumlah daerah, termasuk Papua tak lepas dari kepentingan partai politik (parpol) tertentu dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Lagislator Papua perwakilan wilayah adat Saireri, Yohanis Romsumbre mengatakan, wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo itu, terkesan by design atau sengaja diatur untuk mengamankan kepentingan parpol tertentu di daerah, sebelum pelaksanaan pilpres.

"Ini by design untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Tapi justru itu yang menjadi ketakutan kami, sebab akan menimbulkan polemik di masyarakat Papua," kata Yohanis Romsumbre, Rabu (31/01/2018).

Menurutnya, kalau pun wacana ini disebut tidak melanggar aturan, dan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, tidak menutup kemungkinan kedua aturan itu dibuat jauh-jauh hari untuk kepentingan kelompok tertentu.

Legislator Papua lainnya dari wilayah adat Saireri, Yonas Nusi mengatakan hal yang sama. Menurutnya, keberadaan seorang Pjs kepala daerah setingkat gubernur, berkaitan dengan berbagai hal, termasuk kenyamanan masyarakat.

"Kalau alasannya karena masalah kerawanan pilkada di Papua, siapa yang bilang rawan. Cukup pangdam dan kapolda yang mengamankan pelaksanaan pilkada di Papua. Jangan menambah beban rakyat, dan menciptakan suasana tidak baik. Masih banyak sipil yang bisa menduduki Pjs," kata Nusi.

Dua legislator Otsus dari wilayah adat Lapago, Timotius Wakur dan Jhon Wilil berpendapat serupa dengan dua rekannya.

Kata Wakur, jangan memperkeruh suasana, dalam sistem pemerintahan. Kalau sampai Pjs gubernur di beberapa daerah yang akan melaksanakan pilgub berasal dari perwira TNI-Polri, berarti ada situasi mengkhawatirkan di Indonesia.

"Kami dari lima wilayah adat menolak Pjs gubernur dari TNI-Polri. Berikan kepada sipil. Ini keliru, akan muncul ketidakharmonisan antara masyarakat dengan TNI-Polri di Papua. Kalau tidak ada SDM yang memenuhi kriteria di Mendagri, di Papua banyak. Kepangkatannya juga memenuhi syarat," ucap Jhon Wilil.

Anggota DPR Papua 14 kursi perwakilan wilayah adat Meepago, John NR Gobai mengatakan, kalau itu terjadi, berarti sistem pemerintahan di negara ini mengalami kemunduran. Sistem birokrasi seperti ini hanya ada pada era Orde Baru.

"Ini sama saja kita kembali ke Orde Baru, yang mana ketika itu ada gubernur dan bupati yang ditempatkan di daerah, berasal dari kalangan militer. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu," ujar Gobai. (*)

loading...

Sebelumnya

Kapolres Jayapura Kota dukung SAMNP razia minol

Selanjutnya

Komisi IV DPRP tak ingin ada lagi proyek gagal tender

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe