close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Indonesia hambat akses komisi HAM PBB ke Papua
  • Kamis, 01 Februari 2018 — 17:09
  • 1703x views

Indonesia hambat akses komisi HAM PBB ke Papua

Hal itu dibuktikan rencana kehadiran anggota HAM PBB,  Zaid Ra ad Al Hussein, yang akan berkunjung ke Indonesia, Minggu, hingga Rabu, 4-7 Februari 2018.
Aksi gabungan dari berbagai elemen di Abepura, Papua tuntut kasus Paniai Beradarah diselesaikan – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Indonesia dinilai menghambat akses komisi hak azasi manusia (HAM) dari persatuan bangsa bangsa  ke Papua. Hal itu dibuktikan rencana kehadiran anggota HAM PBB,  Zaid Ra ad Al Hussein, yang akan berkunjung ke Indonesia, Minggu, hingga Rabu, 4 hingga 7 Februari 2018.

“Hanya bertemu para pemangku kepentingan di Jakarta saja, padahal perkembangan yang ada, isu utama mengenai dugaan pelanggaran HAM berat dilakukan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, dalam siaran persnya, Kamis, (1/2/2018).

Ia menilai Papua yang mendapat sorotan luar biasa dari berbagai negara di dunia, khususnya di kawasan Pasifik dalam kurun lima tahun terakhir ini justru diabaikan. “Saya menduga pemerintah Indonesia telah membatasi akses bagi petinggi PBB urusan HAM tersebut,” kata Warinussy, menambahkan.

Menurut dia, seharusnya wakil HAM dari PBB itu berkunjung langsung ke tanah Papua sebagai zona pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Ia menyebutkan fakta berbagai tindakan pelanggaran HAM berat telah terjadi di tanah Papua semenjak wilayah  itu diintegrasikan melalui proses politik.

Tercatat sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat seperti Sanggeng 2016, Dogiyai, Asmat serta Nifasi hingga sekarang belum diinvestigasi sesuai amanat undang-undang  39 tahun 1999.

“Saya sangat menyesalkan tindakan pembatasan ini. Kami duga keras telah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga Zaid Ra ad Al Hussein sama sekali tidak bisa datang ke tanah Papua,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengharapkan anggota komisi tinggi HAM PBB  berkunjung ke tanah Papua. “Saya  minta kepada DPR Papua, MRP dan eksekutif  berkordinasi dengan Pemerintah Pusat menghadirkan Zaid Ra'ad Al Hussein.

Menurut dia, rakyat Papua khususnya korban HAM ingin bertemu langsung, agar Zaid Ra ad  dapat melihat fakta yang sebenarnya terjadi. “Kalau di Jakarta bertemu Presiden dan kementerian terkait kurang berbobot. Terutama soal Papua,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Wabup Keerom nanti diharap figur anak adat

Selanjutnya

Partai Demokrat dinyatakan lolos verifikasi faktual

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4876x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4299x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4168x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3493x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2956x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe