Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRP dan MRP dinilai perlu berupaya membawa utusan PBB ke Papua
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 05:26
  • 827x views

DPRP dan MRP dinilai perlu berupaya membawa utusan PBB ke Papua

"Memang kehadiran Zaid Raad Al Hussein di Jakarta karena undangan pemerintah Indonesia. Tapi salah satu yang akan dibahas masalah HAM Papua. Akan lebih baik kalau langsung ke Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Ilustrasi demo mahasiswa dan pemuda Papua mendesak penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), komisi bidang politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan hubungan luar negeri, Laurenzus Kadepa, ingin DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP), berupaya agar anggota Komisi Tinggi HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Zaid Ra'ad Al Hussein, berkunjung ke Papua saat ia datang ke Jakarta 4-7 Februari 2018.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia mengundang Zaid Ra'ad Al Hussein, untuk bertemu Presiden Jokowi dan beberapa petinggi negara. Kedua pihak akan membahas berbagai hal, termasuk isu HAM Papua.

"Kami sangat berharap Zaid Ra'ad Al Hussein berkunjung ke Papua. Saya minta, DPR Papua dan MRP secara kelembagaan, bersama eksekutif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Rakyat Papua, terutama korban pelanggaran HAM ingin bertemu langsung," kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Kamis (01/02/2018).

Katanya, dengan berkunjung ke Papua, utusan PBB itu dapat melihat langsung apa saja kemajuan pembangunan yang dibuat pemerintah. Jika hanya bertemu presiden dan para menteri di Jakarta, hal itu dirasa kurang efektif.

"Memang kehadiran Zaid Ra'ad Al Hussein di Jakarta karena undangan pemerintah Indonesia. Tapi salah satu yang akan dibahas masalah HAM Papua. Akan lebih baik kalau langsung ke Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Menurutnya, tidak dipungkiri banyak kemajuan yang dibuat pemerintah di Papua. Hal itu bisa disaksikan langsung utusan PBB dan menguntungkan pemerintah jika tak ada yang ditutup-tutupi.

"Korban pelanggaran HAM tidak lagi berharap pada polisi, kejaksaan, DPR, bupati, gubernur bahkan presiden. Mereka sudah lelah, selalu menyampaikan aspirasi penegakan hukum, tapi tak pernah ditanggapi," katanya.

Kata Kadepa, kini para korban pelanggaran HAM di Papua berharap kehadiran pihak ketiga yang netral, yakni tim PBB untuk menjawab keluhan mereka.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramadey mengatakan, ketika sidang tahunan PBB, 2017 lalu, ada rekomendasi menindaklanjuti penanganan mengenai HAM di Indonesia, khususnya Papua.

"Pada tahun yang sama, PBB mengutus perwakilannya ke Papua untuk memastikan kondisi kemanusiaan dalam hal kesehatan. Artinya, laporan masyarakat sipil dan intervensi negara Pasifik, bukan laporan kosong, tapi meyakinkan masyarakat internasional melalui HAM PBB,” kata Frits. (*)

loading...

Sebelumnya

Partai Demokrat dinyatakan lolos verifikasi faktual

Selanjutnya

Komnas HAM Papua: Ego lembaga negara hambat penyelesaian masalah HAM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6655x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3304x views
Penkes |— Rabu, 21 Februari 2018 WP | 2726x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2364x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe