Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Diundang Indonesia, utusan PBB jangan lupa Papua
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 05:47
  • 5837x views

Diundang Indonesia, utusan PBB jangan lupa Papua

“Pemerintah Indonesia ketakutan setelah dunia internasional, terutama negara-negara Pasifik rutin menyuarakan masalah HAM Papua di forum internasional,” kata Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Laurenzus Kadepa kepada Jubi.
Ilustrasi demo penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua – Jubi/Arjuna Pademme  
Arjuna Pademme
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisioner Tinggi HAM (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Husein akan mengunjungi Indonesia, 4-7 Februari 2018.

Zeid datang untuk memenuhi undangan pemerintah Indonesia, sebelum ia melakukan kunjungan ke negara di kawasan Pasifik, yakni Fiji dan Papua Nugini.

Selain akan menemui Presiden Jokowi, selama di Jakarta Zeid dijadwalkan bertemu beberapa petinggi negara, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Koordinator Maritim, dan Komisi III DPR RI.

Salah satu agenda yang akan dibahas ketika Zeid berkunjung ke Indonesia adalah isu pelanggaran HAM di Papua.

Namun, dikhawatirkan undangan pemerintah Indonesia ini untuk meyakinkan Zeid Ra'ad Al Husein, supaya tidak gampang percaya jika ada negara Pasifik yang menyinggung masalah Papua dalam kunjungannya nanti.

“Pemerintah Indonesia ketakutan setelah dunia internasional, terutama negara-negara Pasifik rutin menyuarakan masalah HAM Papua di forum internasional,” kata Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Laurenzus Kadepa kepada Jubi.

Jika ingin membahas masalah Papua, sebaiknya pemerintah Indonesia mengizinkan mantan Duta Besar Yordania untuk Amerika Serikat itu mengunjungi Papua, atau setidaknya mengundang perwakilan masyarakat sipil Papua ke Jakarta untuk menemui dia.

“Itu akan lebih baik dalam upaya diplomasi pemerintah Indonesia di dunia internasional untuk meredam isu HAM Papua, karena selama ini pemerintah Indonesia selalu membantah berbagai tuduhan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramadey mengatakan, mestinya presiden mengundang masyarakat sipil dan pihak terkait dari Papua untuk bertemu Zeid Ra'ad Al Husein.

“Ya, untuk menjelaskan dan ada sebuah kesepakatan, bagaimana tindak lanjut penyelesaian, sehingga presiden tidak lagi hanya berjanji seperti selama ini, tanpa penyelesaian serius,” ucap Frits.

Jika undangan pemerintah Indonesia ini sebagai sebuah mekanisme diplomasi HAM, maka hal itu tidak cukup membantu. Justru akan berdampak efek domino.

Selama ini laporan masyarakat sipil dan intervensi negara Pasifik bukan hanya laporan kosong, melainkan menjadi fakta yang meyakinkan masyarakat internasional melalui HAM PBB.

Jika masalah HAM di Indonesia tidak dapat diselesaikan sesuai mekanisme nasional, tidak mustahil intervensi penyelesaian dengan mekanisme HAM internasional akan terulang.

Tiga tahun terakhir, posisi Papua dalam kondisi HAM memungkinkan adanya intervensi politik yang masuk dalam ruang mekanisme HAM.

“Kalau itu terjadi tentu dapat memperburuk posisi Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus HAM dan akan berdampak politik,” ujarnya.

Salah satu aktivis HAM dan kemanusiaan di Papua, Pastor John Djonga berharap, pemerintah Indonesia tidak menutupi masalah di tanah Papua, ketika bertemu utusan PBB itu.

“Terus terang saja bahwa banyak masalah pelanggaran HAM di tanah Papua yang belum selesai. Saya harapkan, pemerintah Indonesia terbuka,” kata pastor penerima Yap Thiam Yien Award 2009 itu.

Dalam pidatonya di sidang HAM PBB Mei 2017, Menteri Luar Negeri Retno Masudi mengklaim proses pelanggaran HAM di Papua sedang ditangani. Namun, hingga kini tak ada perkembangan berarti. Justru banyak kasus terjadi di Papua, dan memperpanjang deretan kasus yang sudah ada.

“Jangan malu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di sidang PBB belum apa-apa, belum dilaksanakan” ucapnya.

Ketika bertemu Presiden Jokowi dan para pejabat negara, Zeid Ra'ad Al Husein jangan sampai lupa akan masalah HAM Papua. Kehadirannya justru diharapkan dapat mendesak, memberikan batas waktu dan sanksi jika pemerintah Indonesia main-main dengan masalah Papua, yang penyelesaiannya harus diseriusi.

“Selain itu boleh saja masyarakat sipil Papua memberikan informasi sebagai pembanding dari laporan pemerintah Indonesia kepada komisioner Tinggi HAM PBB. Pemerintah atau pihak tertentu, jangan menekan atau mengintimidasi masyarakat sipil yang mau bertemu atau menyampaikan laporan seperti itu,” imbuhnya.

Langkah pemerintah Indonesia mengundang Zeid Ra'ad Al Husein, seakan ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah (negara) ini terbuka dalam hal isu HAM.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar mengatakan, undangan pemerintah Indonesia kepada KTHAM untuk berkunjung ke Jakarta menjadi upaya strategis dalam upaya Indonesia melakukan peringatan 70 tahun Deklarasi Universal HAM PBB (DUHAM) dan 25 Tahun //Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA), dan 25 tahun Komnas HAM RI pada 2018.

“Kita berharap banyak untuk belajar melanjutkan upaya perlindungan HAM di tingkat nasional dan internasional. Kunjungan itu juga untuk memperdalam kerja sama antara KTHAM PBB dengan lembaga HAM di Indonesia,” ujar Dicky Komar.

Seperti dilansir jpp.go.id, Kamis (1/2/2018), Indonesia mengundang KTHAM PBB karena beberapa alasan:
Pertama, adanya komitmen HAM Indonesia untuk bersifat terbuka dan bekerja sama dengan mekanisme HAM global;

Kedua, Indonesia menjadi pelopor Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia berupaya tampil dinamis dengan kapasitas baik untuk menjami KTTHAM PBB;

Ketiga, negara berkembang masih banyak tantangan untuk meningkatkan diri dan perlu dibantu PBB;
Keempat, Indonesia masih harus belajar tentang perlindungan HAM nasional. (*)

loading...

Sebelumnya

Pansus DPRP pastikan pilgub sesuai jadwal

Selanjutnya

KPU Papua: Hanya 12 parpol penuhi syarat jadi peserta pemilu 2019

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6267x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5849x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 4012x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe