Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Tolak uji materi pasal makar, MK dituding hambat kebebasan berekspresi
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 06:08
  • 1151x views

Tolak uji materi pasal makar, MK dituding hambat kebebasan berekspresi

“(Para ahli dan saksi korban) menyatakan bahwa dalam Pasal-pasal tentang Makar tersebut benar terdapat kesalahan Norma yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang Kepastian Hukum,” ujarnya.
Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal makar. Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK berpendapat dalam kasus makar tidak dikenal tindak pidana percobaan - CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Admin Jubi
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara, yang bertindak sebagai Pemohon uji materi pasal makar dalam perkara No. 28/PUU-XV/2017 menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan tersebut.

Mereka menilai Putusan MK itu akan menyuburkan pengekangan kebebasan berekspresi seperti yang telah terjadi selama ini.

“Putusan MK ini akan menyuburkan pengekangan kebebasan ekspresi sebagaimana fakta yang selama ini terjadi. Ekspresi politik untuk mengkritisi perilaku Negara yang tidak serius melayani hak-hak warga Negaranya kerap dihadapi dengan represi, dicap sebagai pemberontak, separatis sampai pelaku makar, yang diarahkan pada siapa pun yang "kritis" atau dianggap melakukan “perlawanan” terhadap Negara,” ungkap Andi Muttaqien perwakilan Tim di Jakarta yang dihubungi Jubi, Kamis (1/2/2018) menanggapi putusan penolakan MK tertanggal 31 Januari 2018 itu.

Andi, pegiat Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang turut memantau isu-isu pelanggaran HAM di Papua itu juga menuding putusan MK tersebut telah mengenyampingkan pengalaman faktual saksi-saksi korban pasal makar maupun pandangan para Ahli yang mereka hadirkan di persidangan.

“(Para ahli dan saksi korban) menyatakan bahwa dalam Pasal-pasal tentang Makar tersebut benar terdapat kesalahan Norma yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang Kepastian Hukum,” ujarnya.

Definisi Makar yang berlainan dengan arti sebenarnya yakni Aanslag (serangan), menurut Tim telah membuat pasal-pasal ini mudah dan kerapkali digunakan untuk merepresi warga Negara. Pasal pasal Makar dalam KUHP jelas selama ini digunakan bagi warga negara yang menyuarakan hak dan kepentingannya .

Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia (31/1) MK menyatakan tidak menerima uji materi tentang pasal makar yang diajukan oleh Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, dan lainnya dengan nomor perkara 28/PUU-XV/2017.

"Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak dapat diterima," kata Ketua MK Arief Hidayat.

Hakim berpendapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana makar dalam KUHP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara dan keberadaannya tidak bertentangan UUD 1945. Selain itu, hakim juga menilai tidak ada materi dalam pasal makar yang bertentangan dengan UUD 1945.

"Sehingga mahkamah menolak permohonan pemohon," kata hakim MK Wahiduddin Adams.

Alat represi

Menurut Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara dalam pernyataan sikap mereka yang diterima Jubi Kamis (1/2/2018), keberadaan Pasal-pasal Makar di KUHPidana, telah menjadi alat untuk merepresi gerakan demokrasi bagi Papua, dan warga negara di daerah lain. Keberadaan Pasal-pasal Makar juga telah membuat kondisi kebebasan ekspresi dan tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua menjadi lebih buruk.

“Demikian pula halnya dengan aktivitas-aktivitas pembelaan hak asasi manusia yang dilakukan warga Papua, Pasal-pasal Makar kerap digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat, serta menyuarakan perampasan hak kemerdekaannya,” tulis mereka.

Putusan MK memberi catatan kepada para penegak hukum agar harus berhati-hati menerapkan pasal tentang makar agar tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi. Namun bagi Tim Advokasi catatan itu justru membingungkan.

“Catatan itu tidak memberikan lebih jelas pengertian dan batasan tentang Makar tersebut, yang sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yakni aanslag atau serangan. Mahkamah Konstitusi seharusnya bisa memberi batasan akan isi atau pun makna dari makar yang kini ada di KUHP,” ungkap mereka.

Di kesempatan yang sama, MK juga menolak uji materi pasal makar yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017.

ICJR menilai tidak ada kejelasan terkait definisi makar dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "aanslag" yang berarti serangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK berpendapat dalam kasus makar tidak dikenal tindak pidana percobaan. Dengan kata lain, tindak pidana makar tidak harus diwujudkan dengan adanya serangan sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon.

"Cukup dengan telah adanya niat dan perbuatan pelaksanaan ataupun adanya perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai bukan atas kehendak sendiri dari pelaku," kata hakim MK Suhartoyo seperti dikutip CNN Indonesia.

Dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum, kata Suhartoyo.

Kibarkan bintang kejora jangan asal tangkap

Menanggapi catatan MK terkait aparat hukum diminta berhati-hati menggunakan pasal makar, Direktur Pelaksana Institut untuk Reformasi Sistem Hukum Pidana (Institute for Criminal Justice Reform/ICJR), Erasmus Napitupulu, menyatakan aparat polisi tidak boleh asal menangkap seseorang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di Papua.

Dilansir KBH 68H (31/1), Erasmus meminta polisi berhati-hati dalam menerapkan pasal makar terhadap seseorang. Sebab harus bisa bukti apa yang disebut sebagai awal mula atau perencanaan terhadap upaya makar itu sendiri.

"Soal isu mengenai Papua Merdeka, mereka tidak boleh dipidana lantaran punya bendera sendiri. Sebab bendera itu tidak boleh dimaknai sebagai persiapan makar. Dalam putusannya MK bilang makar harus dibuktikan permulaan atas perbuatannya dan permulaan persiapannya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum," kata Erasmus Napitupulu. (*) 

loading...

Sebelumnya

Cara Jakarta sikapi kematian anak-anak di Asmat (2)

Selanjutnya

Kejagung tangkap mantan Kajari Wamena di Mataram

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2941x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2624x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1531x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1323x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe