Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Presiden BEM Uncen sebut program KB produk Orba
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 07:37
  • 1226x views

Presiden BEM Uncen sebut program KB produk Orba

"Orang asli Papua (OAP) saat ini sudah menjadi minoritas. Program KB kesannya menjadi pembatasan populasi untuk OAP. Seharusnya program KB tidak perlu diberlakukan di Papua," tegasnya.
Presiden BEM Uncen Paskalis Boma dan Menteri Hukum dan HAM Uncen Samuel Womsiwor saat memberikan keterangan kepada Jubi, Kamis (01/02/2018) - Jubi/Agus Pabika
Agus Pabika
Editor : Galuwo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Universitas Cendrawasih (Uncen), Paskalis Boma, menyatakan penolakan atas program Keluarga Berencana (KB) di Papua, yang ternyata didukung Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui penyataan di sejumlah media.

Sebelumnya MRP telah berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan berencana membuat 'Kampung KB' demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

Menurut Paskalis, mahasiswa sebagai fungsi kontrol sosial dan pemerintahan, menyikapi pernyataan anggota MRP, sebagai tindakan keliru.

"Kita harus melihat secara objektif persoalan program KB yang dicanangkan pemerintah pusat. Program tersebut sudah berlaku sejak medio 1970an, di masa kepemimpinan rezim Orde Baru (Orba) atau di masa Presiden Soeharto," katanya kepada Jubi di Sekretariat Kabesma Uncen, Perumnas III Waena, Kamis (01/02/2018).

Tambahnya, penolakan mahasiswa dengan alasan program KB tidak sesuai dengan kondisi di Papua.

"Orang asli Papua (OAP) saat ini sudah menjadi minoritas. Program KB kesannya menjadi pembatasan populasi OAP. Seharusnya program KB tidak perlu diberlakukan di Papua," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus memberi jaminan kepada masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebab itu yang terpenting.

"Bukan membatasi populasi OAP dengan program KB. Itu bukan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup OAP," katanya.

Ia menilai, MRP harus bisa memproteksi hak-hak hidup OAP, bukan ikut-ikutan mendukung program nasional yang kontroversi di Papua itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) BEM Uncen, Samuel Womsiwor, menambahkan terkait pernyataan MRP bagian Kelompok Kerja (Pokja) Agama, yang perlu dilakukan menurut dia adalah menanyakan pada sebagian besar OAP, mengenai penolakan masyarakat atas program KB.

"Sekarang, peningkatan kualitas apa yang ada hari ini? Kita bisa lihat dari kasus gizi buruk dan campak di Asmat. Pun di Dogiay dan Pegunungan Bintang," katanya.

Lanjutnya, menurut berbagai survei jumlah OAP semakin menyusut. "Pertimbangan MRP di mana? Sehingga harus kembali mencanangkan program KB di tanah Papua." (*)

loading...

Sebelumnya

Pelni kirim obat-obatan dan bahan makanan ke Asmat

Selanjutnya

Butuh kerja keras eliminasi malaria di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe