Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. DPD RI kunjungi Papua
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 19:08
  • 992x views

DPD RI kunjungi Papua

Kehadiran DPD RI itu bagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga negara untuk mengecek hasil pemeriksaan BPK, di pemerintahan provinsi, kota maupun kabupaten.
Suasana pertemuan DPD RI dengan pemerintahan provinsi papua, kabupaten dan kota Jayapura - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Tim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, mengunjungi Pemerintahan Provinsi Papua, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dugaan kerugian negara. 

Kehadiran DPD RI itu bagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga negara untuk mengecek hasil pemeriksaan BPK, di pemerintahan provinsi, kota maupun kabupaten.

"Jadi kami datang ke Papua sesuai dengan tupoksi dan berdasarkan Undang-Undang MD3 tahun 2017," kata Ketua Tim DPD RI, Ahmad Sadeli Karim, di Jayapura, Jumat (2/2/2018).

Ia memastikan kedatangan tim DPD bukan mencari masalah, tetapi ingin mendengar langsung laporan dari pemerintah provinsi, kota dan kabupaten terkait laporan hasil pemeriksaan BPK. "Ini prinsip kami dari DPD RI," ujar Ahmad Sadeli, menambahkan.

Selain mengunjungi Papua, tim DPD juga mengunjungi kerja Samarinda dan Palembang dengan tujuan yang sama. Yakni mengecek laporan hasil pemeriksaan BPK pada semester sebelumnya. “Ada beberapa kabupaten dan kota yang opininya masih tidak menyatakan pendapat (TMP)," katanya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, menjelaskan sejumlah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan kepada tim DPD RI. Penyelenggaran sejak 2013 itu terdiri berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. “Di antaranya memberikan kepercayaan kepada kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri,” kata Hery.

Kepercayaan itu disertai dengan kebijakan fiskal yang sangat signifikan, mengubah dana Otsus yang sebelumnya tersentral di provinsi. “Porsi 80 persen diserahkan ke kabupaten dan kota dengan satu asumsi pemerintah bupati dan wali kota yang lebih memahami masyarakatnya,” kata Hery menjelaskan.

Ia tak memungkiri masih banyak kabupaten dan kota yang  mendapat opini belum memuaskan dari BPK. Dengan begitu ia tetap berupaya melakukan yang terbaik lewat intervensi kepada bupati walikota agar melaksanakan pemerintahan dengan baik.  (*)

loading...

Sebelumnya

Rakyat Yapen curigai keaslian ijazah bupatinya

Selanjutnya

OPD Papua diberi waktu 14 menyelesaikan LPPD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe