Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. OPD Papua diberi waktu 14 menyelesaikan LPPD
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 19:22
  • 898x views

OPD Papua diberi waktu 14 menyelesaikan LPPD

Hal itu sesuai tugas OPD yang harus menyampaikan program yang sudah dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun kerja anggaran.
Suasana Bimtek LPPD dan IKK di lingkungan pemerintahan provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Papua diberi waktu 14 hari menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017. Hal itu sesuai tugas OPD yang harus menyampaikan program yang sudah dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun kerja anggaran.

"Seharusnya itu tidak susah bagi OPD, karena penyususnan LPPD bukan baru pertama kali. Tetapi dilakukan setiap tahun," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, saat membuka Bimbingan Teknis LPPD dan Indikator Kinerja Kunci, di Jayapura, Jumat (2/2/2018).

Menurut dia,  tahun ini gubernur bakal mengakhiri masa jabatannya yang harus menenyerahkan memori tugas kepada penjabat gubernur. “Di situ juga akan diserahkan LPPD, LKPJ, dan LAKIP. Untuk itu semua kegiatan dalam bentuk apa pun harus dibuatkan laporannya,” kata Wakerkwa, menjelaskan.

LPPD merupakan wibawa pemerintah dan instansi, sehingga apa yang selama ini dilakukan OPD wajib dilaporkan. Semua laporan akan dimasukan ke Biro Pemerintahan, kemudian akan dibuatkan satu laporan besar yang akan diserahkan kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

"Di sinilah penyelenggaraan pemerintahan di Papua akan dinilai. Jadi saya harap setiap OPD yang ada ini membantu dengan membuat LPPD," kata Wakerkwa yang menegaskan penyerahan LPPD paling lambat 31 Maret 2018.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengigatkan penyusunan LPPD 2017 didukung dengan data objektif dan akuntabel. "Saya harap setiap OPD memperhatikan penyesuaian dan penyempurnaan redaksional pada tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan dan pelaksanaan urusan umum," kata Hery. (*) 

loading...

Sebelumnya

DPD RI kunjungi Papua

Selanjutnya

DPD RI gagas sekolah tinggi akuntan di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32889x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8932x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6441x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5781x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5597x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe