Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPC PPP Tolikara sebut keputusan Panwas janggal
  • Selasa, 01 November 2016 — 12:28
  • 502x views

DPC PPP Tolikara sebut keputusan Panwas janggal

"Hal ini dibuktikan sampai dengan sengketa di Panwas tidak ada SK pengambilallihan kewenangan dari DPP. Fakta ketiga, dengan tidak memenuhi syarat bagi PPP, maka dukungan parpol kepada pasangan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat 20 persen," kata Tommy di Kota Jayapura, Senin (31/10/2016) petang.
Ilustrasi - pedomanbengkulu.com
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Ketua DPC PPP Tolikara, Tommy Yikwa merasa ada kejanggalan dalam sidang putusan Panwas Tolikara di Wamena, Senin (31/10/2016) yang memutuskan rekomendasi PPP yang sah diberikan kepada pasangan calon Jhon Tabo-Barnabas Weya, bukan kepada pasangan calon Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.

Tommy menilai, putusan Panwas Tolikara jauh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang Panwas, 28 Oktober 2016 di Wamena. Katanya, ada fakta penting yang terungkap dalam persidangan. Pertama, dokumen pencalonan Pasangan Jhon Tabo–Barnabas Weya yakni B KWK Parpol, B 2–B4 KWK Parpol tidak ditandatangani oleh pihaknya, namun oleh pelaksana tugas yang baru di SK kan oleh DPW saat pendaftaran.

Fakta kedua, tidak ada pengambil alihan kewenangan  dari DPP PPP untuk mendaftarkan pasangan calon Jhon Tabo-Barnabas Weya.

"Hal ini dibuktikan sampai dengan   sengketa di Panwas tidak ada SK pengambilallihan kewenangan dari DPP. Fakta ketiga, dengan tidak memenuhi syarat bagi PPP, maka  dukungan parpol kepada pasangan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat 20 persen," kata Tommy di Kota Jayapura, Senin (31/10/2016) petang.

Menurutnya, dalam sidang Panwas sebelumnya, Ketua DPW PPP Papua  maupun pengurus DPP PPP justru memberikan keterangan  yang memperkuat bukti KPU Tolikara. Ketika itu, Ketua DPW PPP menyatakan adanya SK Plt DPC PPP Tolikara dari DPW sama saja dengan pengambil alihan kewenangan dari DPP.

"Mana ada dalam UU maupun Peraturan KPU yang menyatakan seperti itu. Ini sudah sangat jelas  memang tidak ada pengambil alihan kewenagan dari DPP. Peraturan KPU sangat jelas, apabila DPC tidak mendaftarkan pasangan calon, maka DPP yang mendaftarkan melalui mekanisme pengambilalihan kewenangan," ucapnya.

Katanya, begitu juga kesaksian dari DPP PPP yang menyatakan SK Plt DPC yang dikeluarkan oleh DPW, 22 September 2016 sah. Padahal  berdasarkan data yang dikeluarkan Desk Pilkada KPU RI, 22 September 2016 terdapat keterangan dari DPP yang menyatakan SK Plt DPC tidak sah.

"Makanya saya nilai Panwas Tolikara  semena-mena memutuskan menerima permohonan Jhon Tabo-Barnabas Weya sekalipun tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan Panwas dan bertentangan denga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwas tidak menunjukan profesionalitas dan integritas," katanya.

Terpisah, Calon Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo mengatakan, tak masalah berapapun kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada Tolikara. Menurutnya, semua punya hak untuk dipilih, selama memenuhi syarat sesuai ketentuan penyelenggara.

"Itu tak masalah. Berapapun calon, apakah dua calon, tiga calon atau lebih, kami tak masalah. Kami siap 100 persen. Lebih banyak calon lebih baik. Biarkan masyarakat yang memilih. Pilihan ada pada rakyat. Biarkan mereka yang akan menentukan pemimpinnya lima tahun mendatang," kata Usman. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Puluhan honorer K2 pertanyakan nasibnya

Selanjutnya

Sanggeng Berdarah menjurus ke pelanggaran HAM berat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe