Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pilkada Serentak 2018, Yalimo dan Pegunungan Bintang tak gunakan sistem noken
  • Senin, 05 Februari 2018 — 10:26
  • 3904x views

Pilkada Serentak 2018, Yalimo dan Pegunungan Bintang tak gunakan sistem noken

"Ada 14 kabupaten di pegunungan tengah yang pada pilkada 2015 lalu masih menggunakan system noken. Pada pilkada 2018 ini, masyarakat di kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang berkomitmen tidak lagi menggunakan sistem noken," kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi.
Ilustrasi, pelaksanaan pilkada system noken di Pilkada 2014 di kabupaten Lanny Jaya - Jubi
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyebutkan masyarakat di dua kabupaten di provinsi itu berkomitmen untuk tidak menggunakan sistem noken saat penyelenggaraan Pilkada 2018.

"Ada 14 kabupaten di pegunungan tengah yang pada pilkada 2015 lalu masih menggunakan sistem noken. Pada pilkada 2018 ini, masyarakat di kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang berkomitmen tidak lagi menggunakan sistem noken," kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi, di Jayapura, Sabtu (03/02/2018) pekan lalu.

Dari 14 kabupaten itu, menurut dia, sisanya di 2017, KPU sudah melakukan pemetaan. Di Kabupaten Tolikara ada lima tempat pemungutan suara (TPS) sudah tidak menggunakan sistem noken. Beberapa TPS di kabupaten Puncak, Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga sudah tidak menggunakan sistem noken. Sebagiannya masih tetap menggunakan sistem noken.

Adam mengatakan pihaknya berharap pada pilkada gubernur nanti, mereka sepakat untuk sudah tidak lagi menggunakan sistem noken saat pemilihan berlangsung.

"Dimana-mana banyak orang menyatakan penggunaan noken menimbulkan konflik. Sebenarnya kalau menurut saya noken tidak menimbulkan konflik," katanya.

Menurut dia, sistem noken diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga sudah dimasukkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang kearifan lokal masyarakat Papua, khususnya yang ada di pegunungan tengah.

Ia menambahkan karena dari dulu noken tidak pernah menimbulkan masalah. Setelah noken muncul di pilkada bupati 2015, tidak ada masalah.

"Namun pada 2017 baru menimbulkan masalah karena ada basis yang menjadi pertarungan antar dua kandidat," kata dia. (*)

loading...

Sebelumnya

Polda Papua sebut sebab kematian Emakeparo diketahui setelah autopsi

Selanjutnya

Pilkada Papua 2018 dinilai mencatatkan sejarah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe