Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. DPD RI gagas sekolah tinggi akuntan di Papua
  • Senin, 05 Februari 2018 — 16:50
  • 929x views

DPD RI gagas sekolah tinggi akuntan di Papua

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi itu dinilai mampu mencetak akuntan dan membantu laporan penggunaan anggaran menjadi baik.
Anggota DPD RI saat berbincang dengan Wakil Wali Kota JDPD RI gagas sekolah tinggi akuntan di Papua Jayapura Runtan Saru - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai perlu ada Politehknik keuangan negara sekolah tinggi akuntansi negara di Provinsi Papua. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi itu dinilai mampu mencetak akuntan dan membantu laporan penggunaan anggaran menjadi baik.

“Kalau perlu Papua minta Kementerian Keuangan untuk mendirikan sekolah khusus akuntan di Papua, sehingga SDM yang ada bisa belajar akuntan secara baik," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Banten, Ahmad Sadeli Karim, saat kunjungan ke Papua, belum lama ini

Ia menjelaskan saat ini sistem keuangan harus berbasis akrual, sehingga tidak bisa meraba-raba tetapi harus profesional.  Menurut dia selain kurang SDM, masalah lain yang mempengaruhi opini dari BPK terlalu sering kepala daerah diundang ke Jakarta, sehingga jarang berada di tempat tugas.

"Muda-mudahan nanti kami bisa bertemu dengan Mendagri dan BPK pusat, agar bagaimana kedepan pengelolaan keuagan di Papua jauh lebih baik dari sekarang," ujar Sadeli karim menambahkan.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan  temuan BPK tahun di 2016  telah dilanjutkan dengan pertemuan dengan OPD. Sedangkan wali kota telah mengeluarkan nota dinas menindaklanjuti hasil temuan BPK RI kepada pimpinan OPD dan unit kerja yang menjadi objek pemeriksa.

“Jenis temuan sesuai dengan LHP BPK yakni, sistem pengendalian intern (SPI) ada enam temuan dan 20 rekomendasi,” ujar Rustan Saru.

Dari jumlah ini sebanyak sembilan rekomendasi telah selesai, dan proses tindaklanutnya 18 rekomendasi. Sedangkan temuan lainnya berupa  kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak sembilan temuan dan 31 rekomendasi.

“Penyelesaiaannya 20 rekomendasi telah selesai, dan tindaklanjtnya adalah 11 rekomendasi,” kata Rustan menjelaskan.

Menurut Rustan, Pemkot Jayapura telah menyidang majelis tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi dengan menghadirkan objek pemeriksa, sebagai temuan yang belum selesai atau masih dalam proses tindaklanjut.

“Masing-masing objek termasuk pihak ketiga telah menandatangani surat untuk melakukan pengembalian secara kilat," katanya.

Saat ini kendala yang dialami Penkot Jayapura berupa regulasi yang sering berubah cepat dan  tidak diimbangi dengan kemampuan SDM. Selain itu, belum optimal pengendalian intern pada OPD dan unit kerja. (*)

 

loading...

Sebelumnya

OPD Papua diberi waktu 14 menyelesaikan LPPD

Selanjutnya

Daerah diminta tak tergantung pada konsultan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat