Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Daerah diminta tak tergantung pada konsultan
  • Senin, 05 Februari 2018 — 17:02
  • 875x views

Daerah diminta tak tergantung pada konsultan

Permintaan itu sebagai tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen dan Inspektur Papu Anggiat Situmorang saat bersama anggota DPD RI - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Pemerintah daerah kabupten kota di Papua diminta tak bergantung pada konsultan. Permintaan itu sebagai tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Saya minta teman-teman di kabupaten/kota untuk tidak selalu memakai konsultan karena itu hanya membuang-buang uang saja," kata Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen,, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Hhery selama ini pemerintah provinsi Papua selalu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK secara gratis. Sedangkan pemerintah provinsi sudah menyurat pemerintah kabupaten dan kota segera melibatkan BPKP.

“Agar kedepan laporan penggunaan anggaran bisa berjalan dengan sangat baik,”kata Hery menambahkan .

Menurut dia, BPKP telah membuka laanan 24 jam untuk pemeirntah daerah , ia berharap kesempatan ini harus dimanfaatkan secara baik.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Banten,  Ahmad Sadeli Karim saat berkunjung ke Papua mengatakan BPKP dibentuk sebagai badan pemerintah yang tugasnya mendampingi pemerintah daerah.

"Dengan libatkan BPK tentu apa yang menjadi kendala bisa diperbaiki dengan melakukan pendampingan. Jadi kehadiran BPK harus dimanfaatkan," kata Ahmad.

Sedangkan anggota DPD asal Aceh, Ghazali Abbas membandingkan dengan provinsi Aceh sebagai provinsi paling miskin di Sumatera yang anggaran banyak, tetapi tidak dimanfaatkan secara cerdas dan maksimal untuk mensejahterakan rakyat.

"Ini tergantung dari manusianya, kita tidak perlu selalu menyalahkan alam. Kenapa Kota Jayapura dan Merauke bisa, itu karena pimpinannya cerdas," kata Ghazali.

Ia berharap agar Papua menggunakanlah kecerdasan dari BPKP untuk wujudkan opini yang bagus. "Coba kita instropeksi dengan tidak selalu menyalahkan alam," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

DPD RI gagas sekolah tinggi akuntan di Papua

Selanjutnya

Pejabat penatausahaan keuangan dituntut profesional

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32891x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8934x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6443x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5792x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5599x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe