Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mendagri dan Gubernur Papua Barat digugat calon anggota MRP
  • Selasa, 06 Februari 2018 — 14:45
  • 1022x views

Mendagri dan Gubernur Papua Barat digugat calon anggota MRP

"Klien saya ada tujuh orang yang memiliki nomor urut pertama, namun tidak terpilih. Makanya kami menggugat," kata Yulianto kepada wartawan, Selasa (06/02/2018), setelah sidang.
Suasana sidang di PTUN Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Tak puas dengan putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Papua Barat, atas penetapan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, tujuh calon yang dinyatakan gugur memilih menempuh jalur hukum.

Ketujuh calon anggota MRP Papua Barat yang menggugat ke Pegadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jayapura, yakni Yafet valentinus Wainarisi, Ismael Ibrahim Watora, Lusia Imakulata Hegemur, Rafael Sodefa, Leonard Yarolo, Tonny Urbon, dan Rosyana Sara Goram.

Yulianto selaku kuasa hukum dari penggugat mengatakan, gugatan tersebut dilakukan lantaran kliennya tidak puas, dengan hasil penetapan anggota MRP Papua Barat yang dilakukan Mendagri dan Gubernur Papua Barat.

"Klien saya ada tujuh orang yang memiliki nomor urut pertama, namun tidak terpilih. Makanya kami menggugat," kata Yulianto kepada wartawan, Selasa (06/02/2018), setelah sidang.

Dikatakan, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, hasil seleksi seharusnya dari yang terbaik sesuai nomor urut peserta yang dinyatakan lulus.

"Nomor urut satu atau terbaik tidak dipilih, tetapi nomor berikut yang dipilih. Apakah nama-nama yang direkomendasi gubernur sudah sesuai atau tidak?" katanya.

Glorio Kotoppo yang juga kuasa hukum dari penggugat, pun mempertanyakan ketidakhadiran tergugat dalam hal ini pemerintah saat sidang perdana di PTUN Jayapura.

"Kenapa pemerintah tidak memberikan contoh yang baik dalam persidangan? Seharusnya mereka datang. Asas peradilan kan tepat dan biayanya ringan,“ katanya.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yohanes Christian Matulo dan dua hakim anggota masing-masing Ratna Jaya dan Arief, akan digelar kembali pekan depan dengan agenda jawaban tergugat. (*)

loading...

Sebelumnya

Kematian dan kelaparan di Papua, bukti negara gagal

Selanjutnya

Wakil rakyat Papua: Pansus Asmat lebih penting daripada pansus pilgub

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe