Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pejabat penatausahaan keuangan dituntut profesional
  • Selasa, 06 Februari 2018 — 16:46
  • 554x views

Pejabat penatausahaan keuangan dituntut profesional

Mereka  harus mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Asisten Bidang Umum Elysa Auri dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua, Ridwan Rumasukun, membuka pelatihan bagi pejabat penatausahaan keunagan dan bendahara pengeluaran - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pejabat penatausahaan keuangan dan bendaha pengeluaran Pemerintahan Provinsi Papua dituntut profesional. Mereka  harus mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini menggelar pelatihan bagi pejabat penatausahaan keuangan dan bendaha pengeluaran," ujar Asisten Bidang Umum Provinsi Papua, Elysa Auri, saat membuka Pelatihan bagi pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran, di Jayapura, Selasa (06/02/2018).

Menurut dia, pemerintah wajib meningkatkan sumber daya aparatur menjadi lebih profesional, berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya.

“Itu sesuai Permendagri 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa,” kata Elysa menambahkan.

Selain itu, Elysa menyebutkan aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Kewenangannya yang luas, utuh dan bulat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

“Pada akhirnya, harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi kewenangan maupun masyarakat," katanya.

Elysa menjelaskan penerapan otonomi seutuhnya membawa konsekuensi logis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah yang berdasarkan manajemen keuangan sehat.

Ia mengharapkan pelatihan itu mampu membentuk sumber daya manusia menjadi profesional, agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun,  mengatakan aparatur sipil negara punya kompetensi mendukung terciptanya birokrasi yang kuat dan bersih. “Menuju tercapainya visi pemerintah daerah, yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,”kata Ridwan.

Ridwan sangat mengharapkan para nara sumber menyampaikan materi ilmu yang terbaik dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

"Kontribusi dalam penyelenggaraan pelatihan ini merupakan bagian dari pembangunan tanah Papua," kata Ridwan. (*)

loading...

Sebelumnya

Daerah diminta tak tergantung pada konsultan

Selanjutnya

Miras dan dana Otsus masuk pembahasan Rakerda Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe