Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Wakil rakyat Papua: Pansus Asmat lebih penting daripada pansus pilgub
  • Selasa, 06 Februari 2018 — 18:28
  • 695x views

Wakil rakyat Papua: Pansus Asmat lebih penting daripada pansus pilgub

"DPRP mau membentuk Pansus Asmat dibilang tidak ada anggaran. Tapi pansus pilgub ada anggaran, ini uang darimana? Tidak apa-apa kalau pansus ini kerjanya sesuai jalur, tapi kalau untuk kepentingan tertentu, habiskan anggaran, sebaiknya dihentikan," kata Natan kepada Jubi.
Halaman depan kantor DPR Papua – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua (DPRP), Natan Pahabol mengatakan, DPR Papua sebaiknya membentuk panitia khusus (Pansus) Asmat. Itu lebih penting dibandingkan keberadaan pansus pilgub kini.

"DPRP mau membentuk Pansus Asmat dibilang tidak ada anggaran. Tapi pansus pilgub ada anggaran, ini uang darimana? Tidak apa-apa kalau pansus ini kerjanya sesuai jalur, tapi kalau untuk kepentingan tertentu, habiskan anggaran, sebaiknya dihentikan," kata Natan kepada Jubi, Selasa (06/02/2018) petang.

Menurutnya, jika Pansus Asmat dibentuk, lebih jelas arah dan tujuannya untuk kemanusiaan, karena terkait wabah campak dan gizi buruk di wilayah itu. Namun pansus pilgub, kini agenda dan tujuannya tidak jelas.

"Ada KPU yang berkewenangan melakukan tahapan. Yang terjadi kini, pansus ini seakan menghalangi-halangi agenda negara, padahal kerja pakai uang negara," ujarnya.

Kata Natan, ketua DPR Papua harus mengambil sikap terkait keberadaan pansus pilgub ini, karena pansus ini dibentuk lembaga, sehingga pimpinan lembaga yang harus bertanggung jawab.

"Jika pansus pilgub lambat menyerahkan berkas keaslian bakal pasangan calon dari KPU ke Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk diverifikasi, dan kedua pasangan bakal calon dinyatakan tidak lolos saat pengumumam, 12 Februari 2018, pansus harus bertanggung jawab. Harus dipidanakan," katanya.

Dijelaskannya pula, KPU sudah dua kali menyerahkan berkas keaslian bakal pasangan calon ke pansus pilgub DPR Papua, untuk diteruskan ke MRP. Namun hingga kini hal itu tak dilakukan pansus.

"Apa yang dilakukan pansus ini sama saja melecehkan lembaga kultur, MRP. Apakah pansus tidak percaya MRP?," ucapnya.

 Sementara, Ketua pansus pilgub DPR Papua Thomas Sondegau mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya hanya untuk mempertahankan kewenangan dalam Undang-undang Otsus Papua, bukan menghalangi tahapan pilgub Papua.

"Pansus pilgub ini dibentuk berdasarkan lembaga, bukan perorangan atau partai. Ini karena kami mau menghargai keberdaan UU Otsus, bukan kepentingan perorangan atau partai," kata Thomas akhir pekan lalu.

 Menurut Sondegau, keberadaan pansus bukan mengada-ada, karena pihaknya bekerja sesuai aturan. 

"Sudah ada kesepakatan dengan pihak terkait di pusat. Tinggal sekarang jadwal pansus dan KPU disesuaikan," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Mendagri dan Gubernur Papua Barat digugat calon anggota MRP

Selanjutnya

Kisruh kewenangan pilgub, dua partai tarik kadernya dari pansus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe