Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. SK pengalihan guru dan pegawai kehutanan Papua diserahkan
  • Rabu, 07 Februari 2018 — 17:37
  • 1639x views

SK pengalihan guru dan pegawai kehutanan Papua diserahkan

Tidak semua kabupaten di Papua yang menyerahkan data usulan pengalihan status pegawai dari kabupaten ke Provinsi.
Gubernur Papua Lukas Enembe menerima SK pengalihan guru dan pegawai kehutanan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Papua menyerahkan surat keputusan pengalihan guru SMA dan SMK , serta pegawai kehutanan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"SK pengalihan guru di 29 kabupaten dan kota di Papua yang diserahkan sebanyak 427," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana di sela-sela Rapat Kerja Daerah Bupati dan Walikota se Papua, di Jayapura, Rabu (07/02/2018).

Bima mengakui tidak semua kabupaten di Papua yang menyerahkan data usulan pengalihan status pegawai dari kabupaten ke Provinsi. "Untuk alih status guru dari kabupaten ke Pemprov Papua baru 18 kabupaten, 11 kabupaten lainnya belum ada pengusulan ke BKN untuk di proses SK-nya," ujar  Bima menambahkan.

Sementara ASN Kehutanan yang diserahkan sebanyak 375 SK, data ini merupakan usulan dari 12 kabupaten, dan 17 kabupaten dan kota belum menyerahkan kepada Provinsi diteritkan SK.

BKN memperpanjang waktu pengurusan SK pegawai, karena masih ada kabupaten yang belum mengusulkan. Meski itu diakui menyalahi aturan. "Kita perpanjang pengurusan SK hingga 22 Februari, diharapkan Pemda Kabupaten segera menyerahkan data pegawai yang diahlikan, sehingga bisa diproses SK-nya," katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan penyerahan SK pegawai itu sesuai dengan implementasikan undang undang pemerintahan dan peraturan pemerintah tentang  organisasi perangkat daerah.

“Itu ditindaklanjuti pelaksanaan pengalihan urusan pengelolaan SMA dan SMK, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan serah terima P3D dari Pemerintah Kabupaten dan Kota sejak 19 Oktober 2017,” kata Enembe.

Saat ini Pemerintah Papua juga telah membahas  Rapergub tentang tugas pembantuan di bidang pendidikan menengah, identifikasi dan verifikasi administrasi data P3D serta  kerjasama dengan BKD dan BKN menyelesaikan data kepegawaian guru dan tenaga pendidikan untuk tahap pertama di 18 kabupaten dan kota.

Dengan penyerahan pengelolaan itu, urusan urusan bidang Kehutanan, ESDM, Perikanan dan Ketenagakerjaan, akan ditata.

“Termasuk infrastruktur yang meliputi kelembagaan antara lain dengan membentuk UPTD Dinas,” katanya (*)

loading...

Sebelumnya

Puluhan Pemda di Papua menerima penghargaan Gubernur

Selanjutnya

Papua mulai terapkan e-TPP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32882x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8927x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6437x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5760x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5591x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe