Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. DPR Papua: Dana otsus harus diawasi semua pihak
  • Kamis, 08 Februari 2018 — 13:03
  • 713x views

DPR Papua: Dana otsus harus diawasi semua pihak

"Dana Otsus yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat tidak cukup membangun Papua yang besar ini,  makanya mengapa  masyarakat mengidentikkan Otsus dengan uang.  Kita bicara Otsus situ bicara soal kewenangan tentang proteksi," katanya.
Diskusi pengawasan terhadap dana Otsus antara Komisi II dan III DPRP dan ICAKAP - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly berharap, semua elemen di Provinsi Papua bersama-sama dengan pihaknya melakukan pengawasan terhadap dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berlangsung sejak tahun 2002.

Hal ini dikatakan Carolus Bolly pada saat kegiatan panitia kerja pengawasan dana Otsus komisi II dan III DPR Papua, bersama Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) yang berlangsung di Susteran Maranatha, Jayapura, Rabu (07/02/2018) malam.

"Sejak 2002 hingga 2016, total dana otsus Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) mencapai Rp47,9 triliun yang bersumber dari 2% dana alokasi umum (DAU) nasional. Pada 2017, dana otsus Papua dianggarkan Rp7,9 triliun dan tahun ini naik lagi menjadi Rp8 triliun. Mari kita sama-sama melakukan pengawasan akan dana tersebut," hitungnya.

Dikatakan, kegiatan diskusi ini sebenarnya sudah rutin dilakukan, namun luput dari pemberitaan media massa. Kegiatan ini tambah Carolus dilakukan pihaknya dengan kelompok-kelompok pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Papua untuk membahas hal tersebut.

"Tujuannya adalah tentu distribusi dana Otsus bisa tersosialisasi dengan baik, dimana masyarakat akan lebih mengerti dan memahami alokasi dana Otsus hingga ke tingkat yang paling bawah. Mengapa? Karena ICAKAP sebagai elemen masyarakat dalam bentuk organisasi cendekiawan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan kami yaitu melakukan pengawasan sampai mana pelaksanaan dari APBD dan sana Otsus," ujarnya.

Carolus Bolly menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grant yang artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Disinggung soal banyak masyarakat yang masih mempertanyakan dana otsus tersebut, apakah diperuntukan kepada masyarakat atau tidak karena banyak sekali organisasi masyarakat melakukan aksi demo untuk menolak Otsus, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut wajar.

"Konteks demonya apa dulu, dana Otsus yang mana yang di demo. Tetapi secara garis besar, saya tidak mau membantah atau berkontradiktif dengan para pendemo tetapi intinya masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mengjadapi otsus atau dana otsus," katanya.

Untuk itu, pada kelompok-kelompok yang menginginkan dana Otsus harus dikembalikan, itu merupakan pandangan mereka yang harus juga dihargai. Sedangkan pihaknya pada tatanan kelembagaan dan institusi dari Negara yang tugasnya adalah menjalankan dana Otsus dapat diperuntukkan tepat sasaran.

"Kalau ada kelompok yang ingin menolak atau tidak setuju harus dihormati karena itu pandangan mereka," ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPR Papua Herlina Neatrix Monim menambahkan, pemahaman masyarakat harus diubah terlebih dulu, jika berbicara masalah dana Otsus bukan hanya besaran dananya saja, tetapi harus juga dipikirkan implementasinya.

"Dana Otsus yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat tidak cukup membangun Papua yang besar ini,  makanya mengapa  masyarakat mengidentikkan Otsus dengan uang.  Kita bicara Otsus situ bicara soal kewenangan tentang proteksi," katanya.

Perlukah evaluasi Otsus dan dana Otsus?

“Dua-duanya penting, karena untuk semua hal. Yang terpenting ditanamkan ke jiwa masyarakat bahwa Otsus ini pemberian kewenangan terhadap kita, terkait kita menjadi tuan diatas negeri sendiri,” tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bisnis mahasiswa menjadi program Kukerta Universitas Ottow Geisler

Selanjutnya

Gali potensi daerah, jangan hanya migrasi ke Kota

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat