Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dana subsidi penerbangan Rp 40 miliar dipertanyakan
  • Kamis, 08 Februari 2018 — 19:25
  • 626x views

Dana subsidi penerbangan Rp 40 miliar dipertanyakan

“Hingga kini dana itu di mana? dari APBD provinsi belum, padahal anggaran dari APBN sudah berjalan,” kata Sinut, Kamis (08/02/2018).
Ilustrasi pesawat perintis mendarat di pedalaman Papua – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Komisi IV DPR Papua yang membidangi perhubungan, Sinut Busup mempertanyakan ke mana anggaran subsidi penerbangan ke pedalaman Papua senilai Rp 40 miliar, yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua 2017 lalu.

Ia mengatakan, dana subsisi untuk pesawat perintis itu ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua. Namun hingga kini penggunaan dana tersebut tidak jelas.

“Hingga kini dana itu di mana? dari APBD provinsi belum, padahal anggaran dari APBN sudah berjalan,” kata Sinut, Kamis (08/02/2018).

Menurutnya, dalam beberapa kali pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, ia sudah menanyakan sejauh mana penggunaan dana itu, namun tak ada jawaban pasti.

“Sudah saya tanyakan, sampai kapan dana subsidi jalan. Waktu itu diusulkan Rp 80 miliar, dan di-launching Rp 40 miliar. Tapi sekarang belum dilaksanakan. Dana ini sekarang posisinya di mana,” ujarnya.

Selain menyoroti dana subsidi penerbangan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga mempertanyakan pembangunan 13 unit rumah layak huni di kabupaten dan kota se-Papua.

“Ini harus ditinjau ulang. Laporan dinas terkait menyebut sudah melampaui target, tapi kondisi di lapangan berbeda,” ucapnya.

Katanya, pembangunan rumah layak huni mestinya diinventarisir secara baik, agar diketahui berapa jumlah yang dibangun dari APBD kabupaten/kota, provinsi dan APBN.

“Saya sudah duduk di komisi IV DPRP sejak sejak periode lalu, dan saya tahu betul. Gubernur hanya terima laporan, tapi realitanya tidak seperti itu,” katanya.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad belum lama ini mengatakan, Pemprov Papua mengalokasikan anggaran senilai Rp 35 miliar dari APBD tahun 2017 untuk subsidi operator penerbangan perintis di wilayah pedalaman Papua.

Menurutnya, kebijakan ini untuk menekan harga kebutuhan pokok di wilayah pedalaman Papua. Namun diharapkan, dampak subsidi dapat dirasakan masyarakat Papua, terutama di wilayah pedalaman. Tidak hanya menguntungkan maskapai.

“Kalau ini berjalan baik, akan tingkatkan lagi yang penting tidak hanya berhenti pada subsidi, tetapi juga mengurus tata niaga,” kata Musa’ad ketika itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Imakulata Emakeparo tertembak, kualitas personel kepolisian dipertanyakan

Selanjutnya

SP3 tak ingin pansus DPR Papua gagalkan tahapan pilgub

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe