Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRD Boven Digoel gandeng Kanwil Kemenkumham Papua untuk menyusun Perda
  • Kamis, 08 Februari 2018 — 20:41
  • 1572x views

DPRD Boven Digoel gandeng Kanwil Kemenkumham Papua untuk menyusun Perda

"Kami minta agar Kanwil Kemenkumham Papua mendampingi kami dalam membuat peraturan daerah agar peraturan daerah yang kami buat dapat terlaksana dengan baik, karena selama ini peraturan daerah yang kami buat pelaksanaannya tidak maksimal,” kata Ketua DPRD Boven Digoel, Ayub Santi.
Suasana pertemuan antara DPRD Boven Digoel dengan pihak Kemenkumham Papua - Jubi/Humas Kemenkumham Papua.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel menggandeng Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Kantor Wilayah Kemenkuham Papua, di Jayapura, Kamis (08/02/2018).

Hal ini dilakukan wakil rakyat asal Boven Digoel ini, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, dan melakukan kesesuaian regulasi dengan aturan yang berada diatasnya, serta dibutuhkan oleh masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum.

"Kami minta agar Kanwil Kemenkumham Papua mendampingi kami dalam membuat peraturan daerah agar peraturan daerah yang kami buat dapat terlaksana dengan baik, karena selama ini peraturan daerah yang kami buat pelaksanaannya tidak maksimal,” kata Ketua DPRD Boven Digoel, Ayub Santi kepada Jubi, usai pertemuan di Kanwil Kemenkumham Papua.

Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Papua Sutrisno menjelaskan, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum jika regulasi yang dibuat baik dan sesuai dengan aturan yang berada diatasnya. Proses dari pembentukan peraturan daerah harus jelas, kajiannya jelas, perencanaan jelas sehingga tidak alasan lagi perda itu tidak berjalan baik.

"Alasan kenapa Perda tidak berjalan sebagaimana mestinya hampir disetiap Kabupaten/Kota, menjadi pekerjaan rumah buat pihaknya. Karena Kemenkumham mempunyai salah satu fungsi fasilitasi pembinaan dan pembentukan hukum di daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua, Subianta Mandala sangat mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel ke Kanwil Kemenkumham Papua.

"Ini sudah sangat baik, karena atas dasar inisiatif sendiri datang ke kami. Pertemuan hari ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memperluas jangkauan kinerja kami yang bukan hanya terfokus di Kota/Kabupaten Jayapura, Keerom tetapi kami mempunyai 29 Kabupaten/Kota yang harus dilayani," ujarnya.(*)

loading...

Sebelumnya

SP3 tak ingin pansus DPR Papua gagalkan tahapan pilgub

Selanjutnya

Kementerian ESDM diminta mediasi PT Freeport dan masyarakat adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe