Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Komunitas bersama Pasifik bukan kepentingan strategis global Australia saat ini
  • Jumat, 09 Februari 2018 — 12:07
  • 773x views

Komunitas bersama Pasifik bukan kepentingan strategis global Australia saat ini

Boikotnya Australia dari perundingan perjanjian larangan senjata nuklir sangat menyakiti hati penduduk Kepulauan Pasifik. Oleh karenanya, sama seperti yang telah mereka lakukan dengan kebijakan perubahan iklim dan lautan, Pemerintah Pasifik berbicara dengan suara mereka sendiri dan bertolak belakang dengan suara Pemerintah Australia.
Atol Pulau Jaluit, Kepulauan Marshall - The Strategist
Elisabeth Giay
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Oleh Nic Maclellan

Jakarta, Jubi - Meskipun saya selalu menikmati membaca pemikiran Graeme Dobell terutama yang bertajuk ‘Bagaimana kelanjutan ambisi Australia membentuk komunitas Pasifik Selatan?’, namun saya tidak terbujuk oleh realisme seruannya untuk ‘menciptakan satu komunitas regional dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan’ dengan negara tetangga Pasifiknya.

Dobell menyesalkan konsep yang belum teralisasi sejak pertama kali diperdebatkan di awal tahun 2000-an itu. Dia bertanya: ‘apakah kita memiliki imajinasi dan kemauan untuk mengupayakannya?’

Saya tidak begitu yakin bahwa ini adalah masalah kemauan - tapi lebih pada kepentingan strategis global Australia yang bertentangan dengan kewajiban regionalnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Australia berturut-turut telah mengadopsi berbagai kebijakan - dalam bidang perdagangan, dekolonisasi, perubahan iklim, dan perlucutan senjata nuklir - dan tidak disambut baik oleh banyak warga negara Kepulauan Pasifik.

Lalu mengapa mereka harus mengakui tujuan dari kertas putih kebijakan luar negeri 2017 Australia: ‘untuk mengintegrasikan negara-negara Pasifik ke dalam ekonomi Australia dan Selandia Baru dan institusi keamanan kita’?

Dalam bidang perdagangan, tetangga-tetangga kepulauan Australia sangat berhati-hati. Dua mitra dagang terbesar di kawasan ini - Fiji dan Papua Nugini - menolak menandatangani perjanjian perdagangan PACER-Plus, pilar utama keterlibatan Australia di perdagangan wilayah tersebut sejak perjanjian PACER yang pertama ditandatangani pada tahun 2001.

Banyak komentator Pasifik - termasuk mantan Sekjen Forum Kepulauan Pasifik Noel Levi - telah dengan tajam mengkritik perjanjian itu.

Bagaimana dengan dekolonisasi? Pada tahun 1986, Australia secara aktif mendukung masuknya kembali Kaledonia Baru didalam daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri. Namun pada tahun 2013, pemerintah Australia tetap bisu saat Polinesia Perancis mencari dukungan yang sama.

Sebagai gantinya, negara kepulauan kecil seperti Nauru, Tuvalu dan Kepulauan Solomon berhasil mengajukan resolusi untuk dapat reinskripsi di Majelis Umum PBB. Hubungan strategis Australia dengan Prancis yang kian menguat berarti berkurangnya komitmen Australia terhadap dekolonisasi di Pasifik.

Namun, isu tersebut tidak kunjung hilang, seperti yang dibuktikan oleh referendum Kaledonia Baru mendatang menyangkut penentuan nasib sendiri dan perdebatan lebih mendunia mengenai status politik, dari Bougainville sampai Papua Barat.

Perkembangan kebijakan iklim Australia yang terus dilobi oleh sektor pertambangan telah mengasingkannya dari negara-negara di kawasan Pasifik. Lantas untuk apa pemerintah-pemerintah Pasifik membiarkan pembentukkan sebuah komunitas regional  yang dipimpin oleh Australia untuk menentukan kebijakan iklim regional?

Seperti yang dikatakan presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine pada bulan Mei 2017 lalu, “Sekarang bukan waktunya untuk memperdebatkan sains, menghina tenaga surya, atau membangun tambang batu bara baru. Saya memberitahukan kepada Anda bahwa hal-hal itu mempengaruhi citra Australia di mata masyarakat Pasifik.”

Begitu juga dengan kebijakan perlucutan senjata nuklir - Canberra tampaknya mengarah ke sisi yang berlawanan dengan negara anggota Forum lainnya, termasuk Selandia Baru.

Pada bulan Juli 2017, lebih dari 120 pemerintah memilih mengadopsi perjanjian yang melarang senjata nuklir di bawah hukum internasional. Mereka mengakui dampak kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir yang tidak dapat diterima secara moral dan bahwa status siaga mereka (terhadap senjata nuklir) saat ini menunjukkan betapa signifikan resikonya terhadap keamanan manusia.

Fiji, Kiribati, Selandia Baru, Palau, Samoa, Tuvalu dan Vanuatu termasuk di antara beberapa  negara pertama yang menandatangani Traktat  Pelarangan Senjata Nuklir.

Keputusan Pemerintah Turnbull memboikot negosiasi traktat tersebut merupakan kali pertama Australia menolak berpartisipasi dalam perundingan perlucutan senjata multilateral. Sejumlah komentator politik menuduh DFAT (Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia) mencoba menggagalkan proses tersebut.

Kedudukan diplomatik Australia semakin rusak di wilayah Pasifik. Sebaliknya, pemerintah dan warga negara Pasifik mendukung proses tersebut dan berhasil melobi untuk memasukkan ketentuan perjanjian terkait bantuan bagi korban yang selamat (dan ini bukan isu kecil di wilayah di mana masyakat hidup dengan konsekuensi kesehatan dan lingkungan akibat lebih dari 310 uji coba nuklir, di Kepulauan Marshall, Polinesia Prancis, Kiribati, Australia, dan Atol Johnston).

Negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik tentu konsisten dengan Canberra yang menentang proliferasi nuklir oleh Korea Utara. Namun, ancaman

Donald Trump tentang  ‘fire and fury’ mengingatkan negara-negara Pasifik tentang kegagalan negara-negara penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dalam memenuhi komitmen mereka berdasarkan Pasal VI mengenai penyelesaian negosiasi pelucutan senjata nuklir dalam segala aspeknya di bawah kontrol yang ketat dan efektif.

Kepulauan Marshall telah mencoba membawa lima negara pemilik senjata nuklir (Nuclear Weapon States; NWS) ke hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) agar segera bertindak. Meskipun tuntutan tahun 2014 mereka tidak berhasil, mereka berhasil menakuti Inggris yang langsung menarik diri dari yurisdiksi ICJ dalam hal-hal yang berkaitan dengan senjata nuklir, mereka  enggan meminta agar klaim Kepulauan Marshall diperiksa sepenuhnya.

Hubungan Australia yang terus berlanjut dengan Pasifik didorong oleh hubungan geografis dan sejarah. Pemerintah-pemerintah Pasifik menyambut baik keterbukaan Australia dalam mobilitas tenaga kerja serta dukungan ahli keamanan Australia dalam pengawasan maritim, kontraterorisme, dan kejahatan transnasional.

Tapi pada berbagai masalah politik dan keamanan lainnya, ada banyak perbedaan mendasar antara Australia dan Pasifik.

Inilah alasan mengapa boikotnya Australia dari perundingan perjanjian larangan senjata nuklir tersebut sangat menyakiti hati penduduk Kepulauan Pasifik. Oleh karenanya, sama seperti yang telah mereka lakukan dengan kebijakan perubahan iklim dan lautan, Pemerintah Pasifik berbicara dengan suara mereka sendiri dan bertolak belakang dengan suara Pemerintah Australia.

Apakah ini terdengar sebagai suara orang-orang yang akan membiarkan Pemerintah Australia membentuk sebuah komunitas regional? (The Strategist by Australian Strategic Policy Institute/ Elisabeth Giay/Zely Ariane)

loading...

Sebelumnya

Pemilik feri maut Kiribati diselidiki

Selanjutnya

Relawan medis tekankan pentingnya pendidikan gizi di Pasifik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe