TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kementerian ESDM diminta mediasi PT Freeport dan masyarakat adat
  • Jumat, 09 Februari 2018 — 13:19
  • 991x views

Kementerian ESDM diminta mediasi PT Freeport dan masyarakat adat

Keberadaan  masyarakat adat telah diakui undang undang dasar 1945 Pasal 18.B ayat 2.
Areal pabrik tambang PT Freeport di Bumi Amungsa, - Jubi/ist
Hengky Yeimo
[email protected]
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kementerian ESDM diminta memfasilitasi PT Freeport Indonesia agar mediasi dengan masyarakat adat membahas 51 persen divestasi saham dan sejumlah maslah lain. Keberadaan  masyarakat adat telah diakui undang undang dasar 1945 Pasal 18.B ayat 2.

“Ayat 2 UUD 1945 telah mengakui hak masyarakat adat. Kami harus sampaikan agar masyarakat adat Papua tahu tentang aturan itu," kata Legislator Papua Jalur Otonomi Khusus, John N.R Gobay, kepada Jubi, jumat, (9/10/2018)

Ia menyatakan sejumlah bahan negosiasi yang dilakukan masyarakat adat dengan PT Freeport di antaranya efek penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan serta sistem pengamanan orang Amungme yang menjadi asing di tanahnya sendiri.

"Termasuk pengurangan lahan  seperti diatur dalam PP nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, lalu lahan yang dikurangi akan menjadi milik siapa?" ujar John menambahkan.

John mengatakan masyarakat adat tetap tinggal di antara kubangan  raksasa, berenang di antara tailing-tailing yang semestinya didiskusikan bersama melibatkan negara.

Ketua dewan adat Meepago itu mengatakan  proses pembahasan kemungkinan divestasi saham Freeport harus mengacu masalah  efek lingkungan dan sosial. Bukan sekedar siapa yang membeli dan menjual saham atau dengan harga berapa serta persentasenya.

"Soal kerusakan lingkungan hidup, bagimana pengamanan, pasca tambang, lalu masyarakat  adat dapat apa,” katanya.

Perwakilan masyarakat adat, Yunus Alomang, mengatakan sangat menyetujui bagi hasil yang diusulkan oleh DPRP  dengan segala pertimbangan yang diajukan. “Itu harus diatur sebaik baiknya agar tidak merugikan masyarakat adat,”kata Alomang.

Ia minta agar PT Freeport mendengarkan jeritan masyarakat Amungme Kamoro sebagai tuan di negerinya sendiri. (*).

loading...

Sebelumnya

DPRD Boven Digoel gandeng Kanwil Kemenkumham Papua untuk menyusun Perda

Selanjutnya

Kapan korban pelanggaran HAM mendapat keadilan?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat