Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kapan korban pelanggaran HAM mendapat keadilan?
  • Jumat, 09 Februari 2018 — 16:49
  • 736x views

Kapan korban pelanggaran HAM mendapat keadilan?

"Kapan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Papua mendapat keadilan? Saya mendukung rencana tim pemantau HAM PBB ke Papua," kata legislator Papua, Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Kamis (08/02/2018).
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Raad Al Hussein berbincang dengan wartawan sekaligus pendiri Jubi, usai pertemuan dengan tokoh dan korban pelanggaran HAM Papua di Kantor Komnas HAM RI, Senin (05/02/2018) – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Edho Sinaga

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Hingga kini, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Papua tak kunjung mendapat keadilan. Upaya yang dilakukan berbagai pihak peduli HAM di Papua dan luar Papua, memperjuangkan keadilan terhadap korban, belum menemui titik terang. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terkesan tidak serius menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.

Meski ada langkah yang diambil, dan disebut para pejabat negara sebagai upaya mendorong penyelesaian masalah HAM di Papua, hal itu terkesan hanya untuk meredam situasi, menenangkan masyarakat saat ada gejolak.

"Kapan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Papua mendapat keadilan? Saya mendukung rencana tim pemantau HAM PBB ke Papua," kata legislator Papua, Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Kamis (08/02/2018).

Mekanisme penyelesaian masalah HAM Papua apakah dengan cara nasional atau internasional, bukan hal utama. Yang terpenting niat berbagai pihak terkait, terutama pemerintah Indonesia menuntaskan kasus HAM Papua.

"Apakah penyelesaian melalui mekanisme nasional atau internasional, itu tidak penting. Yang penting, korban mandapat keadilan," tegasnya.

Namun harus diakui, ketika penyelesaian masalah HAM Papua dilakukan dengan mekanisme nasional, sulit mengharapkan akan ada keadilan kepada korban dan keluarga korban. Bukan tanpa alasan, selama ini upaya penyelesaian masalah HAM Papua selalu saja menemui jalan buntu.

"Kalau melalui mekanisme di negara ini, saya tidak yakin akan segera tuntas. Sampai kapan korban dan keluarga korban harus menunggu dan terus menunggu," ucap Anggota Komisi hukum, HAM, politik dan hubungan luar negeri DPR Papua itu.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein ketika berada di Jakarta, 5-7 Februari 2018, menyempatkan bertemu sejumlah tokoh Papua dan para korban pelanggaran HAM di Papua. Dalam pertemuan itu, Zeid telah mendengarkan apa yang menjadi tantangan dan harapan para korban.

“Bapak seorang murid yang tewas tertembak oleh aparat keamanan di Paniai pada 2014, menyampaikan harapannya untuk mendapatkan keadilan. Ia mengatakan kepada saya, hingga kini belum ada proses penyelesaian terbuka, sesuai harapan keluarga lainnya yang anak mereka juga menjadi korban,” kata Zeid saat diwawancarai Jubi di Kantor Komnas HAM Indonesia, Jakarta.

Zeid juga mengakui dirinya telah menerima laporan mengenai kasus-kasus kekerasan akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan, baik oleh oknum kepolisian maupun militer di Papua. 

Nyaris semua kasus-kasus tersebut tidak mendapatkan tindakan hukum yang seharusnya. Impunitas masih terjadi dengan sangat masif dan terstruktur di Papua. Ia bahkan menyebutkan angka penangkapan orang asli Papua yang hendak melakukan aksi demonstrasi secara damai hingga tahun 2016 yang berjumlah 4.198 orang.

“Bertemu dengan seorang yang datang dari jauh untuk menceritakan kisah sedihnya adalah hal yang akan terus ada di pikiran saya,” ujarnya.

Ketika berada di Jakarta dalam rangka menghadiri undangan pemerintah Indonesia, Zeid tidak mengajukan permintaan untuk berkunjung ke Papua karena waktu yang tidak memungkinkan. Namun pemerintah Indonesia telah mengundang Zeid Raad Al Hussein datang ke Papua dalam kunjungan berikutnya, dan ia berjanji akan segera menindaklanjuti undangan tersebut, dengan mengirimkan misi kunjungan HAM secepatnya.

“Dalam perjalanan diskusi kami selama dua hari terakhir pemerintah Indonesia telah mengundang kami untuk berkunjung ke Papua,” ucapnya.

Sejak 2007, tercatat tiga pejabat tinggi PBB telah berkunjung ke Papua. Ditahun itu, Hina Jilani, pelapor khusus PBB untuk masalah HAM berkunjung ke Papua. Ia sempat bertemu dengan komunitas masyarakat sipil Papua dan korban-korban pelanggaran HAM di Papua.

Pada 2008, Manfred Nowak, pelapor khusus PBB tentang penyiksaan berkunjung ke Papua dan menemui beberapa korban penyiksaan. Dua pelapor khusus lainnya yang berencana berkunjung ke Papua, tidak mendapatkan izin kunjungan, yakni adalah Frank LaRue dan dan David Kaye, yang membidangi kebebasan berekspresi. Frank LaRue ditolak  berkunjung pada 2013 dan David Kaye pada 2015.

Terakhir adalah kunjungan pelapor khusus untuk bidang kesehatan, Dainius Puras, Maret 2017 lalu. Selain bertemu dengan pemerintah daerah dan pihak gereja, ketika itu Darius juga bertemu dengan kelompok masyarakat sipil. (*)

loading...

Sebelumnya

Kementerian ESDM diminta mediasi PT Freeport dan masyarakat adat

Selanjutnya

Masuk daftar daerah rawan, Lanny Jaya yakin aman saat Pilkada 2018

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4174x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2706x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2586x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe