Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Perempuan dan Anak
  3. Mathea Mamoyao:Suara legislatif perempuan sulit didengar
  • Sabtu, 10 Februari 2018 — 10:48
  • 712x views

Mathea Mamoyao:Suara legislatif perempuan sulit didengar

Keterlibatan dan peran seluruh elemen masyarakat ini sangat penting, dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua.
ilustrasi Perempuan asli Papua- dok Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Keterwakilan perempuan di DPR Papua (DPRP) kini, sangat minim. Dari 69 orang legislator Papua, hanya enam di antaranya perwakilan perempuan.

Menjadi minoritas dalam lembaga dewan, tidaklah gampang, apalagi ketika menyuarakan kepentingan perempuan dan anak.

Inilah yang dirasakan Mathea Mamoyao, sekretaris Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan pemerintahan.

"Ketika kami berupaya vocal, kami harus berhadapan dengan anggota dewan, yang mayoritas pria. Kadang apa yang kami dorong dinggap tidak terlalu penting. Padahal sebagai seorang ibu, bagi kami itu penting untuk perempuan dan anak," kata Mathea kepada Jubi, Kamis (8/2/2018).

Minoritas dalam lembaga DPR Papua, membuat keterwakilan perempuan serba salah, bukannya tidak percaya diri. Namun terbentur dinding tebal, ketika mereka berupaya bersuara. Tapi di sisi lain, saat mereka diam, akan dianggap tak berdaya.

"Padahal kami berpikir bagaimana mengakomodir kepentingan perempuan dan anak. Tapi ketika kami bersuara, tidak kami tidak sepenuhnya didengar. Ini menjadi tantangan kami," ujar anggota badan legislasi (Baleg) DPRP itu.

Bicara produk hukum, Pemprov Papua telah menerbitkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang perlindungan korban kekerasan terhadap rumah tangga, maupun peraturan gubernur tentang perlindungan perempuan dan anak di Papua.

Hanya saja, hingga kini implementasi peraturan daerah itu belum dilaksanakan. Mathea merasa ini merupakan tantangan tersendiri baginya. Mendorong melalui lembaga dewan, supaya aturan itu dapat secepatnya diberlakukan.

"Ini harus diberlakukan. Saya akan berupaya mendorong ini dalam lembaga dewan. Kalau bisa, tahun ini diberlakukan. Dulu saya bersama Komnas Perempuan dan Anak Nasional pernah berkoordinasi dengan pihak eksekutif terkait perda ini, tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan," ucapnya.

Sebagai mantan aktivis, wanita suku Kamoro dari Kabupaten Mimika ini tahu betul bagaimana kondisi perempuan Papua kini. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi di Bumi Cenderawasih.

Inilah yang mendorong Mathea memilih terjun ke dunia politik, memperebutkan kursi di DPR Papua. Namun upayanya memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak, belum sepenuhnya berhasil.

Ia harus berhadap dengan rekannya sesama legislator Papua, yang mayoritas pria, dalam forum dewan, saat apa yang diperjuangkannya dianggap tidak terlalu penting.

"Untuk kaum perempuan di Papua, khususnya perempuan asli Papua, memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan anak tidak hanya lewat DPRP atau jabatan birokrasi, masih banyak cara lain. Hanya perempuan yang harus menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kaumnya," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Anike Rawar mengatakan, dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh elemen masyarakat.

Keterlibatan dan peran seluruh elemen masyarakat ini sangat penting, dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi maupun lembaga masyarakat, dunia usaha maupun media dalam mendukung tiga program unggulan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

"Untuk memastikan tiga program unggulan tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama pemerintah baik pusat maupun daerah," kata Anike.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengatakan, kasus ke­kerasan terhadap perempuan cukup tinggi seperti di Papua.

“Banyak perempuan menjadi gila, bahkan meninggal dalam perawatan di rumah sakit karena dipukul suami. Kekerasan fisik terhadap perempuan masih ada sampai sekarang,” kata Menteri Yohana saat menghadiri Peringatan Hari Antikekerasan terhadap Perempuan di car free day Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sekitar 28 juta perempuan di seluruh Indonesia mengalami kekerasan setiap hari, dengan jumlah terbanyak di Indonesia Timur. Padahal perempuan dan anak menentukan masa depan bangsa. “Jangan rasa berat untuk menambah anggaran mengurus perempuan dan anak,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

HUT GIDI, ASN Tolikara libur tiga hari

Selanjutnya

Sebulan terdampar, satu nelayan Filipina tertolong di Manokwari

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4767x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2783x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2684x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe