Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pemerintah distrik, sentra pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
  • Minggu, 11 Februari 2018 — 12:45
  • 850x views

Pemerintah distrik, sentra pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, minta pemerintah distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam segala aspek pembangunan.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat menyampaikan sambutan dalam Lokakarya Pencapaian Nawacita Tiga melalui Distrik sebagai Sentra Pemberdayaan Masyarakat - Jubi/Engel Wally  
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, minta pemerintah distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam segala aspek pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Awoitauw pada Lokakarya Pencapaian Nawacita Tiga melalui Distrik sebagai Sentra Pemberdayaan Masyarakat yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, di Sentani, Sabtu (10/02/2018).

"Kalau Presiden Joko Widodo mengatakan membangun mulai dari pinggiran desa dan daerah tertinggal, maka itu harus dilaksanakan semua aparat pemerintah dari atas hingga ke bawah sehingga tidak hanya menjadi sebuah wacana,” katanya.

Lebih jauh Bupati Awoitauw mengatakan hal tersebut harus diakui pemerintah daerah bahwa pengakuan itu benar adanya. Ada dua wilayah yang akan dipertemukan yakni wilayah dimana masyarakat berada dan wilayah dimana birokrasi bekerja. Dari masing-masing wilayah ini secara khusus masyarakat yang mengadu soal pembangunan yang belum tersentuh di tengah masyarakat itu sendiri.

“Apakah pembangunan yang dilakukan ini adalah oleh kita sendiri sebagai masyarakat atau oleh siapa. Hal ini menunjukkan adanya rasa ketergantungan dalam upaya pembangunan yang kita laksanakan," ujarnya.

Menurutnya, lokakarya yang dilakukan ini harus benar-benar menjawab dan memberikan bobot agar dua wilayah ini bisa bersatu menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga mesin birokrasi dapat menangkap serta hadir untuk menjawab kebutuhan di tengah masyarakat.

"Birokrasi harus berubah sejalan dengan waktu yang terus berkembang. Ketika kita bicara distrik harus menjadi pusat pemberdayaan, berarti ada suasana kehidupan yang begitu dinamis yang benar-benar membawa perubahan serta harapan, dan itu terjadi di tingkat distrik. Masyarakat akan merasa distrik adalah tempat yang penting untuk mengubah masa depan mereka. Hal ini tentu mengubah pola pikir masyarakat yang setiap hari harus bolak-balik ke kantor Bupati di Gunung Nerah untuk mengurus semua keperluan mereka yang menyangkut administrasi," jelasnya.

Asisten I Setda kabupaten Jayapura,  Abdul Rahman Basri, yang juga ketua panitia lokakarya, mengatakan tujuan dilaksanakan lokakarya adalah mempersiapkan distrik sebagai sentra pemberdayaan masyarakat melalui penyerahan sebagian kewenangan kepada pemerintah distrik untuk melaksanakan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Dengan diserahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah distrik untuk melaksanakan pelayanan pembangunan di tengah masyarakat maka peningkatan peran pemerintah distrik dalam pelayanan publik harus searah dengan program pemerintah pusat hingga daerah yang sejalan juga dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan itu sesungguhnya dimulai dari kampung dan desa serta tempat terpencil lainnya. Tentunya hal ini berdasarkan visi Jayapura Baru yaitu berkualitas, ramah, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Hukum Pemerintah provinsi Papua, Direktur Pembinaan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Biro Otonomi Khusus provinsi Papua, Kepala Kepolisan Resort Jayapura, Bupati Jayapura, Forkompimda dan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Jayapura, 19 kepala distrik, 9 ketua dewan adat, sejumlah aparat pemerintah kampung serta masyarakat umum. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Jayapura: Pelayanan publik dan percepatan pembangunan harus prima 

Selanjutnya

BNN gelar sosialisasi di Doyo Lama 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe