Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Solidaritas Pilgub Papua: Kami akan duduki KPU
  • Minggu, 11 Februari 2018 — 18:46
  • 651x views

Solidaritas Pilgub Papua: Kami akan duduki KPU

“Dengan demikian, secara hukum DPR Papua tidak mempunyai hak untuk melakukan verifikasi terhadap berkas calon karena DPR Papua hanya berfungsi sebagai penyalur berkas dari KPU ke MRP,” katanya.
Tim Solidaritas Pilgub Papua saat memberikan keterangan kepada wartawan – Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edho Sinaga

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Sekelompok massa yang menamakan diri Solidaritas Pilgub Papua berencana menduduki KPU Papua, pada Senin (12/02/2018), akibat bergesernya jadwal penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengikuti Pilkada serentak 2018.

Isak Kogoya, perwakilan solidaritas itupun menekankan, KPU sudah menyalahi jadwal penetapan, yang harusnya berlangsung besok, menjadi diundur, akibat berkas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur masih tertahan di Panitia Khusus Pemilihan Gubernur ( Pansus Pilgub) di DPR Papua.

“Besok kami akan demonstrasi besar-besaran menanyakan kelanjutan tahapan Pilgub. Kalau molor dari jadwal, maka terjadi apa-apa dengan aksi kami besok yang bertanggungjawab adalah KPU, Pansus DPR Papua dan juga MRP,” kata Ketua Solidaritas Pilgub Papua, Isak Kogoya kepada wartawan, Minggu (11/02/2018) malam.

Kata Isak, tentunya jadwal penetapan pasti akan molor. Belum lagi, berkas tersebut yang saat ini ada di Pansus Pilgub DPR Papua harus diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk dilakukan verifikasi keabsahan orang asli Papua bagi para calon.

“KPU harus bekerja secara profesional dan jangan  melanggar aturan yang sudah ditentukan, serta jadwal yang sudah ada harus dijalankan. Kami juga ingatkan kepada tim Pansus agar tidak berbelit-beli dalam melakukan verifikasi. Berkas itu hanya numpang lewat di Pansus dan diserahkan kepada MRP. Jangan buat menjadi rumit,” ujarnya.

Fransiskus Magai, anggota Solidaritas Pilgub Papua menambahkan, sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2017 pasal 25 ayat (1) yang  menyatakan bahwa KPU menyampaikan salinan dokumen persyaratan bakal calon kepada MRP melalui DPR Papua untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasa 22 ayat 1 huruf a tentang orang asli Papua.

“Dengan demikian, secara hukum DPR Papua tidak mempunyai hak untuk melakukan verifikasi terhadap berkas calon karena DPR Papua hanya berfungsi sebagai penyalur berkas dari KPU ke MRP,” katanya.

Ditambahkan, berdasarkan putusan MA nomor 16/P/H/HUM/2012 yang memerintahkan Presiden, Gubernur dan DPR untuk mencabut dan membatalkan semua pasal yang mengatur kewenangan DPR sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur baik dalam pasal 139 pada PP tahun 2005 maupun di dalam Perdasus nomor 6 tahun 2011, sehingga DPR tidak dapat menghidupkan kembali pasal-pasal kewenangan DPR sebagai penyelenggara pemilihan gubernur.

“Kami meminta kepada KPU untuk segera menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena secara berkas administrasi baik Lukas Enembe-Klemen Tinal dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Papua,” ujarnya.

Dirinya juga memperingatkan, apabila besok pihak KPU Papua menyatakan kedua bakal calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pihaknya akan bertindak dengan tegas.

 

Dua Parpol tarik legislator

Sebelumnya, dua partai politik di DPR Papua, menarik legislatornya dari Pansus Pilgub. Kedua partai ini adalah Gerindra dan PDI Perjuangan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra, Yance Mambrasar mengatakan, partainya telah menarik anggotanya dari Panitia Khusus Pemilihan Gubernur Papua (Pansus Pilgub). Kedua legislator Partai Gerindra itu yakni Elvis Tabuni dan Radius Simbolon.

“Kami sudah layangkan surat ke fraksi Gerindra di DPR Papua untuk ditindak lanjuti. Memang kedua anggota kami sudah siap untuk mundur dari Pansus. Kita mengingatkan ini menjadi sikap konsistensi partai terhadap kader-kadernya di DPR Papua,” katanya kepada wartawan, Sabtu (10/02/2018) malam.

Dikatakan, surat yang dilayangkan pihaknya juga sudah mendapat tanggapan dari Pansus Pilgub Papua dan sudah resmi.

“Surat balasan sudah kami terima dan kami (Gerindra) dengan teman-teman dari PDI Perjuangan yang sudah positif keluar dari Pansus,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Edoardus Kaize menjelaskan, partainya sebenarnya mendukung penuh KPU Papua untuk melakukan penetapan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang berlaku, namun jika tidak dilakukan, maka KPU sudah melanggar PKPU.

“Kami (PDI Perjuangan) juga sudah menarik anggota kami dari keanggotaan Pansus karena kami menganggap kinerja Pansus gagal. Maksud pembentukan Pansus sebenarnya baik untuk mengawal proses Pilkada, tetapi Pansus tidak melaksanakan tugas seperti semestinya,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Mandenas: Ada tagihan fiktif di RSUD Jayapura

Selanjutnya

Polisi kerahkan 800 personel amankan pleno KPU Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4729x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2773x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2669x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe